Geruduk Kedubes China, APIP Jambi Desak Audit Forensik Pejabat Tinggi PetroChina

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kedutaan Besar China yang ada di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan mendadak didatangi ratusan orang massa aksi yang mengaraksanamakan Aliansi Pergerakan Intlektual Peduli Jambi (APIP Jambi).

Dalam aksi berlangsung pada hari Rabu (5/7) siang tersebut, mereka mendesak agar Duta Besar China Lu Kang segera memberikan atensi terhadap permasalahan PetroChina yang ada di Indonesia.

“Kami meminta untuk segera dilakukan penyelidikan dan penggantian terhadap oknum pejabat di sana,” kata koordinator aksi APIP-JAMBI, Zuhri di depan Kedubes China, Jakarta Selatan seperti dikutup Holopis.com, Rabu (5/7).

Dalam tentunya, Zuhri juga meminta Duta Besar China melakukan intervensi dan menurunkan tim auditor dari kantor pusat PetroChina untuk melakukan audit forensik terhadap semua kebijakan yang diambil oleh pejabat di perusahaan itu.

“Terutama terkait organisasi dan proses pengadaan barang dan jasa,” ungkap dia.

Menurut Zuhri, Pemerintah China perlu mengawasi kinerja pejabat penting di perusahaan plat merah negeri Tirai Bambu itu, termasuk di antaranya adalah Vice President Supply Chain Management (SCM) dan Operation Support di PetroChina, Gusminar.

“Khususnya terkait proses pengadaan barang dan jasa serta menjalankan tata kelola perusahaan yang lebih baik dengan menunjuk individu yang memiliki integritas tinggi,” imbuh Zuhri seraya disambut teriakan massa pendemo.

Dalam statemennya, Zuhri menyebut bahwa Gusminar melakukan praktik yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang membuat kerugian hingga miliaran rupiah itu.

“Gusminar diduga melakukan banyak tindak korupsi di Petrochina dengan mengatur pengadaan-pengadaan di Petrochina terutama dalam kegiatan drilling dan maintenance di lapangan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Zuhri berharap perwakilan pemerintah China di Indonesia tersebut bisa menyampaikan ke kantor pusat PetroChina terkait komitmen PetroChina Indonesia dalam mencapai target produksi dan K3.

Hal ini untuk pemberantasan korupsi dan menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. 

“Tindakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan,” tutupnya.