HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi menanggapi perihal tudingan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai abuse of power dan cawe-cawe pemerintahan dalam Pemilu 2024 mendatang.
Jokowi pun menyatakan, pemerintah bukan penyelenggara pemilihan umum dan sebatas memberikan dukungan agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik.
“Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU,” kata Jokowi dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (3/7).
“Pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan, maupun membantu nanti dalam distribusi logistik,” tukasnya.
Jokowi bahkan menyatakan, netralitas adalah harga mati bagi semua perangkat pemerintahan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Tidak boleh ada yang ikut campur dalam urusan pemenangan calon-calon tertentu, baik dirinya maupun aparat lainnya.
“Yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan netralitas dari TNI/Polri PNS kita, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral,” tegasnya.
Oleh karena itu, Jokowi pun kemudian meminta agar SBY tidak lagi mengumbar sesuatu yang sebenarnya tidak bakalan terjadi nantinya.
“Jadi nggak usah nggak ada kekhawatiran mengenai itu,” tegasnya.
SBY sebelumnya menuangkan pandangan pribadinya dalam sebuah buku berjudul ‘The President Can Do No Wrong: Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi’.
Dalam buku tersebut, ia menyinggung banyak hal terkait Pilpres 2024. Salah satunya, terkait penjegalan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
SBY menilai Jokowi bisa saja melakukan penjegalan agar Anies Baswedan gagal tampil sebagai capres pada Pemilu 2024. Ia menekankan langkah politik itu sah-sah saja asalkan tak melanggar hukum.
Namun, SBY menyoroti etika Jokowi jika benar-benar melakukan hal tersebut dengan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, dengan mencari-cari kesalahan Anies hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus pidana.
