HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para Kementerian dan Lembaga dalam menggunakan anggaran belanja barang, khususnya untuk para aparat hukum.
Pasalnya, dirinya melihat anggaran belanja mulai dari Polri, Kejaksaan hingga BIN (Badan Intelijen Negara) terbilang berada di angka yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp 29,7 triliun.
“Ini yang paling penting perlu saya tekankan, hati-hati dalam pembelian barang. Ini untuk Kemenhan, Polri, BIN, Kejaksaan karena angkanya saya lihat cukup besar, Rp29,7 (triliun),” kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas kabinet di Istana Negara Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Senin (3/7).
Angka tersebut kemudian dibandingkan Jokowi yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan angka pembangunan infrastruktur di Indonesia yang angkanya berada di bawah.
“Sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan irigasi bendungan di angka Rp23,5 triliun,” imbuhnya.
Besarnya anggaran tersebut kemudian diyakini Jokowi, akan berdampak kepada membengkaknya biaya perawatan barang yang telah dibelanjakan oleh para instansi tersebut.
“Kenapa saya sampaikan ini? Ini nanti pasti akan berdampak pada pemeliharaan, pada peralatan, pasti itu. Dan kelihatan ini, pemeliharaan di PU Rp14, 9 T,” bebernya.
“Pemeliharaan di PU, artinya pemeliharaan jalan pemeliharaan irigasi Rp14,9 T. Sedangkan, pemeliharaan di kementerian/lembaga yang tadi saya sampaikan Rp21,5 T, langsung kelihatan,” sambungnya.
Oleh karena itu, Jokowi pun berharap agar belanja barang yang mahal tersebut memang betul-betul bermanfaat dan tidak sebatas untuk membuang-buang anggaran semata.
“Ini hati-hati, jangan sampai kita beli barang banyak-banyak yang akhirnya, kalau manfaatnya maksimal enggak apa-apa, kalau manfaatnya enggak maksimal kemudian biaya pemeliharaannya bisa naik sampai Rp21,5 T, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat,” tegasnya.
