HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampaikan beberapa hal kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang berlangsung pada Senin 3 Juli 2023. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian.
Pertama kata Jokowi yakni, fokus dan waspada akan potensi krisis, utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah menjadi terhambat.
Kedua, antisipasi dan proyeksi agar pendapatan negara tidak terganggu. Sampai saat ini, tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan, pendapatan negara di semester I masih baik.
“Kalau kita lihat, penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu. Penerimaan kepabeanan dan PNBP [Pendapatan Negara Bukan Pajak] juga terpengaruh, karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. Oleh sebab itu, kita agar paham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin,” jelas Jokowi yang dikutip Holopis.com, Senin (3/7).
Hal yang ketiga, yakni memastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester II.
“Apa yang harus kita lakukan? Dongkrak konsumsi rumah tangga. Setelah tahu semuanya apa yang harus dilakukan, stabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan. Itu penting sekali,” katanya.
“Terus jaga inflasi di daerah, dan pastikan capaian investasi sesuai target. Ini kunci. Kemudian untuk pangan, pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran. Dan, jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan. Ini juga sangat penting, sambung Jokowi.
Kemudian yang keempat, maksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD tahun 2023, dengan memprioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri. Jokowi juga minta, untuk memastikan semua program bansos disalurkan tepat waktu dan sasarannya juga tepat. Hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini.
“Lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan, apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya,” tegasnya.
“Dan yang paling penting, ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang, ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar Rp29,7 [triliun]. Sedangkan, kalau kita bandingkan untuk jalan, irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun (T),” lanjutnya.
Kemudian yang kelima, antisipasi potensi musim kemarau panjang akibat El Nino. Meskipun riil, kita sudah membangun ribuan, lebih dari lima ribu, embung, bendungan juga sudah selesai 38, akan selesai lagi menjadi 61 tahun depan.
“Tapi tetap ini harus, urusan pasokan air di embung dan bendungan yang telah dibangun betul-betul harus dikelola dengan baik. Dan juga, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
“Yang terakhir, tetap jaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam tahapan Pemilu 2024 agar pemilu berjalan dengan baik. Dan, kawal terus penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya, khususnya di Kabupaten Nduga, di Intan Jaya, dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya,” pungkasnya.
