BerandaNewsPolhukamPresiden Jokowi Akui Kewenangan Polri Terlalu Besar

Presiden Jokowi Akui Kewenangan Polri Terlalu Besar

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi memperingatkan tanggung jawab Polri yang telah diberikan sampai saat ini harus bisa dilakukan secara amanah.

Dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-77 di Stadion GBK, Jokowi pun mengakui bahwa kewenangan institusi Polri saat ini lebih besar dibandingkan kewenangannya terdahulu.

“Semua program pemerintah butuh dukungan Polri. Sehingga, saya perlu tekankan, saya perlu tekankan, kewenangan Polri itu besar. Kekuatan Polri itu juga besar,” kata Jokowi dalam pidatonya seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (1/7).

Dengan wewenang lebih besar yang telah diberikan pemerintah saat ini, Jokowi pun meminta komitmen Polri untuk menjalankan sesuai amanah.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Ini harus digunakan secara benar, jangan ada yang disalahgunakan. Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegasnya.

Dengan slogan Mengayomi dan Melindungi, mantan Gubernur DKI Jakarta berharap Polri bisa benar-benar menjalankan dan mempraktekannya ke masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan perasaan aman, masyarakat membutuhkan rasa keadilan, masyarakat butuhkan rasa untuk diayomi. Saya minta Polri jangan abaikan ini,” pintanya.

Dengan situasi yang ada saat ini, Jokowi pun berharap komitmen Polri dalam menjalankan kewenangan besar yang mereka miliki saat ini.

“Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan, Polri harus mampu memberikan kepastian hukum, Polri harus mampu memberikan kepastian berusaha bagi masyarakat dan pengusaha,” tandasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kementerian PPPA Bakal Ajak Ngobrol Organisasi Perempuan soal UU KIA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Hasyim Ashari Dipecat Karena Kasus Asusila, Kaesang : Itu yang Terbaik

Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kaesang Pangarep) ikut menanggapi perihal putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Ashari.

Ini Alasan Polda Metro Belum Tahan Firli Bahuri di Kasus Pemerasan SYL

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berkelit bahwa pihaknya lamban dalam penyelesaian perkara mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Apresiasi Tinggi untuk Densus 88 di Balik Pertobatan JI

Khoirul Anam mengapresiasi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang dinilainya berhasil mengukir sejarah baru dengan menyadarkan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) untuk membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS