HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi melalui larangan ekspor bijih nikel.
Hal itu diungkapkan Bahlil dalam merespon saran Dana Moneter Internasional alias IMF, yang meminta Indonesia untuk untuk menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor tersebut.
“Sampai langit mau runtuh pun kebijakan hirilisasi akan tetap menjadi kebijakan di masa Presiden Jokowi dan Ma’aruf Amin, dan larangan ekpsor akan tetap dijalankan,” tutur Bahlil dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (30/6).
Menurutnya, alasan penerimaan negara yang berkurang di balik saran IMF tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
“IMF mengatakan negara kita akan rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana rugi? Justru dengan hilirisasi akan menciptakan nilai tambah tinggi di negara kita,” tuturnya.
Bahlil pun mengaku heran dan menganggap aneh saran IMF terkait kebijakan nikel. Justru, katanya, saran tersebut menunjukkan IMF tengah bermain standar ganda.
“IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk dorong transformasi struktural, namun IMF menentang kebijakan larangan ekspor. Ini aneh,” katanya heran.
Selanjutnya, Bahlil juga membantah terkait kebijakan larangan ekspor nikel akan merugikan negara lain.
Menurutnya kebijakan yang dipilih Indonesia sudah pada jalan yang benar. Meski begitu, Bahlil tetap menghargai pendapat IMF, namun tidak akan terpengaruh dengan saran yang diberikan.
“Memang kalau negara kita rugi, negara lain memikirkan kita? Jadi IMF nggak usah campur-campur urusan Indonesia,” tukasnya.
