HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto akan melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima Penyertaan Modal Negara dari pemerintah (PMN).
Hal itu disampaikan Airlangga dalam merespon temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 13 BUMN penerima PMN senilai Rp 10,4 triliun yang belum menyelesaikan proyek.
“Kami akan lihat dulu, BUMN yang mana saja yang belum menyelesaikan, dan proyeknya apa saja,” kata Airlangga kepada wartawan, Minggu (25/6) yang dikutip Holopis.com.
Setelahnya, lanjut Airlangga, pihaknya akan meminta BUMN terkait untuk segera menyelesaikan proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana PMN.
Hal itu penting dilakukan, agar PMN yang telah keluar dari kantong negara dapat digunakan sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.
Sebelumnya, Ketua BPK, Isma Yatun menyampaikan, bahwa pihaknya menemukan sebanyak 13 BUMN yang belum menyelesaikan pengerjaan proyek-proyek dari PMN senilai Rp10,49 triliun.
“Pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN hingga semester I tahun 2022 sebesar Rp 10,49 triliun, belum dapat diselesaikan,” terangnya dalam rapat paripurna, Selasa (20/6).
Isma menyebut, nilai PMN sebesar Rp10,49 triliun itu terdiri dari total nilai aset yang belum produktif sebesar Rp 10,07 triliun dan sisanya Rp424,11 miliar berupa belanja operasional yang belum dimanfaatkan.
Akibat hal tersebut, terdapat adanya potensi pendapatan yang tidak diterima karena aset senilai Rp10,07 triliun tersebut belum dapat beroperasi.
