HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menantang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan 11 menteri lainnya untuk melakukan debat terbuka terkait dengan UU Cipta Kerja. Debat terbuka ini diajukan, karena tidak ada satu pun dari para Menteri dan DPR RI yang hadir dalam sidang pada tanggal 21 Juni terkait uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri dan DPR RI tidak ada satu pun yang datang menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Said Iqbal, ketidakhadiran itu adalah sikap pengecut dan munafik. Seharusnya mereka datang di Mahkamah Konstitusi yang merupakan sidang rakyat.
“Saya Presiden Partai Buruh menantang Menko Perekonomian dan jajaran menteri lain serta pimpinan DPR RI, kami tantang untuk datang pada tanggal 6 Juli 2023 dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR RI,” kata Iqbal dalam keterangannya kepada Holopis.com, Sabtu (24/6).
Ia menegaskan bahwa sejauh ini pemerintah dan DPR terkesan elitis jika membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, khususnya kaum buruh. Hal ini karena menurutnya, mereka hanya mau datang saat melakukan rapat di hotel mewah, sementara saat diajak berdebat di ruang sidang MK malah kompak tidak hadir.
“Jangan ketika sidang di hotel mewah mereka datang. Giliran debat dengan rakyat di Mahkamah Konstitusi tidak ada yang datang. Walaupun pemerintah datang diwakili Dirjen, tetapi yang kita minta adalah Menteri,” ujarnya.
Tidak hanya para fraksi yang mendukung omnibus law UU Cipta Kerja, bahkan para fraksi yang menolak pun tak mau bersikap di MK. Hal ini menurutnya, mereka yang menyatakan kontra dengan UU Cipra Kerja hanya cuap-cuap saja agar dianggap seolah membela rakyat.
“Dua fraksi di DPR RI yang menolak omnibus law pun tidak ada yang datang. Penolakan mereka hanya lip service. Kalau di hotel mewah dapat uang saku berbondong-bondong datang, tetapi dipanggil MK tidak datang,” tandasnya.
Ia menegaskan, bahwa tantangan debat terbuka itu disampaikan Iqbal hanya dilakukan di ruang sidang MK. Karena di sana lah lokasi paling terbaik untuk mendebatkan sebuah perselisihan produk undang-undang, bukan di gedung atau hotel mewah.
“Tantangan ini tentu di lembaga konstitusional, yaitu Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Bilamana tantangan 6 Juli tidak diindahkan, tidak dihiraukan oleh jajaran Menteri lain, Iqbal menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli Partai Buruh akan menggelar aksi besar serempak di seluruh Indonesia.
“Dan juga akan kami laporkan ke ILO karena sudah disidangkan dan dinyatakan melanggar Konvensi ILO No 98. Tetapi kemudian Menteri-Menteri yang membuat UU Cipta Kerja tidak ada yang datang di sidang Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.
