Mahfud MD Dorong Partisipasi Masyarakat Cegah Politik Uang

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengajak semua lapisan tim koordinasi sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memaksimalkan kinerja mereka. Salah satunya adalah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat untuk meminimalisir praktik politik uang.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dan APH (aparat penegak hukum) karena merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi praktik politik uang,” kata Mahfud MD usai melakukan pengarahan Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu di Balikpapan, Kalimantan Timur seperti dikutip Holopis.com, Selasa (20/6).

Kemudian, pelibatan aktif masyarakat ini tentu harus dilakukan dengan pembekalan penting bagi mereka. Salah satunya adalah dengan menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, sehingga masyarakat pun sadar dan tergerak untuk ikut menjaga pemilu yang berintegritas dan pemilu yang berkualitas.

Selain itu, Mahfud MD juga menegaskan, bahwa pemerintah terus mengimbau kepada semua stakeholder agar semua yang menjadi bagian dari pencegahan terjadinya tindak pidana pemilu juga dikedepankan, layaknya semangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu.

“Hal itu merupakan salah satu langkah awal agar seluruh stakeholder segera memitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di daerah rawan, misalnya mengimbau masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu karena termasuk money politic yang diancam dengan pidana,” terang Mahfud.

Sebab kata dia, langkah ini bisa sangat baik jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. “Mencegah tentunya lebih baik daripada harus menunggu tindak pidana pemilu terjadi,” imbuhnya.

Kemudian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun mengingatkan kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mewaspadai sentimen negatif yang bisa diarahkan kepada mereka. Salah satunya adalah tudingan bahwa Korps Bhayangkara ikut campur tangan dalam permainan pemilu. Padahal, tujuan utama institusi Polri adalah membantu penegakan hukum jika terjadi pelanggaran yang mengarah kepada tindak pidana.

“Menjelang Pemilu 2024, penegakan hukum yang akan dilakukan oleh APH tidak akan lepas dari tarikan politik. Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pemilu,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Mahfud MD terus mewanti-wanti Polri untuk meningkatkan sikap profesional dan independen di dalam menjalankan tugasnya.

“Harus dijadikan alarm untuk terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” lanjut Mahfud.