Program Absurd Habiskan Anggaran Bikin Orang Nomor Satu RI Geram

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) nampaknya tidak bisa menyembunyikan rasa geramnya terkait banyaknya program-program tak jelas alias absurd di lingkungan pemerintah, baik itu di pemerintah pusat maupun daerah.

Kemarahan Orang nomor satu di RI itu tentu bukan tanpa alasan. Dia menyebut, bahwa program-program absurd tersebut telah menggerogoti anggaran yang sejatinya untuk kepentingan masyarakat.

Dia lantas memberi salah satu contoh pada program penanganan stunting, dimana anggaran untuk program tersebut mencapai Rp10 miliar. Namun dari anggaran sebesar itu, yang betul-betul digunakan untuk masyarakat hanya 20 persen. Sedangkan sisanya untuk keperluan yang dinilainya tidak penting.

“Rp10 miliar untuk stunting, saya cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur enggak ada Rp2 miliar,” kata Jokowi dalam pernyataannya, (!4/6) yang dikutip Holopis.com.

“Kapan stunting ini akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah,” tegasnya.

Menurutnya, porsi yang tepat untuk membeli makanan untuk mengentas stunting dari total anggaran Rp10 miliar adalah Rp8 miliar. Sedangkan sisanya untuk keperluan lainnya, seperti rpat dan perjalanan dinas.

Tak hanya pengentasan stunting, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menemukan hal yang sama pada program pengembangan UMKM, dimana besaran anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas sangat besar.

Jokowi menjabarkan, bahwa dari total anggaran sebesar Rp2,5 miliar, sebanyak Rp1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas dan sisanya Rp600 juta untuk program tak penting.

“Rp600 juta itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Yang konkret dan langsung aja lah, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Kalau pengembangan UMKM mestinya itu untuk pameran,” tuturnya.

Jokowi yang geram dengan banyaknya kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memaksimalkan fungsinya, agar setiap uang Negara yang dibelanjakan benar-benar digunakan tepat sasaran.

Apalagi, Jokowi menyebut saat ini di Eropa secara teknis sudah memasuki masa resesi. Secara tegas dia menyebut Indonesia harus berhati-hati agar tidak ikut masuk dalam perangkap resesi tersebut.

“Oleh karena itu, setiap Rupiah yang kita belanjakan di APBN dan APBD semuanya harus produktif karena cari uangnya sangat sulit. Baik itu lewat pajak, PBB, royalti, dividen, tidak mudah sekarang ini,” katanya.