IPO Duga Penegakan Hukum ke Kader NasDem Pakai Pendekatan Politik

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra menyayangkan jika benar Syahrul Yasin Limpo dibidik KPK karena terkait dengan kasus tindak pidana korupsi.

Dugaan dia, proses hukum kepada Syahrul Yasin oleh KPK akan menjadi bom waktu bagi NasDem yang lebih memilih jalur politik berlawanan dengan pemerintah saat ini.

“Meskipun kenyataannya memang melakukan kejahatan korupsi atau kelalaian yang sebabkan kerugian keuangan negara, bisa saja ketiga kader Nasdem akan bernasib serupa, hanya tinggal menunggu waktu,” kata Dedi kepada Holopis.com, Kamis (15/6).

Sebelumnya Johnny G Plate yang merupakan menteri Komunikasi dan Informatika yang jadi tersangka karena terjerat kasus korupsi proyek infrastruktur jaringan internet 4G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kali ini, seperti giliran Syahrul Yasin Limpo yang merupakan Menteri Pertanian. Keduanya adalah sama-sama petinggi Partai NasDem pimpinan Surya Paloh.

Walaupun KPK secara resmi belum menyebutkan nama Syahrul Yasin Limpo diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian, namun nama mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu memang disebut-sebut diusulkan menjadi tersangka pasca ekspose yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK pada Selasa, 13 Juni 2023 kemarin.

Proses hukum kepada kedua kader Partai NasDem ini bisa menurut Dedi tak bisa dipisahkan begitu saja dari aroma politik praktis.

Sebab, jika dirunut dari dinamikanya, Partai NasDem yang saat ini masih menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju lebih memilih menjadi oposisi di Pilpres 2024, dimana Nasdem menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres.

“Situasi ini menggambarkan jika pemberantasan korupsi, dan instrumen hukum lainnya telah digunakan secara politis oleh kekuasaan, karena bisa saja tindakan korup itu tidak hanya dilakukan oleh kader Nasdem, Nasdem hanya sedang tidak dibela saja oleh kekuasaan,” tuturnya.