Ade Armando Kesal Dapat Kabar Ganjar Hanya “Jadi Boneka” PDIP

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando merasa gerah dengan kabar yang ia terima, bahwa Ganjar Pranowo telah dipasung oleh PDI Perjuangan dalam kepentingan Pilpres 2024.

Dimana kata dia, ada kontrak politik antara Ganjar dengan PDI Perjuangan, jika nantinya berhasil terpilih menjadi Presiden, maka semua susunan kabinet dan posisi-posisi strategis lainnya di Indonesia akan diatur oleh partai.

“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP,” kata Ade Armando dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (12/6).

Menurutnya, kabar ini patut mendapatkan klarifikasi dari PDIP maupun Ganjar Pranowo. Apalagi pertanyaan itu banyak sekali muncul di kalangan relawan Ganjar yang digalang oleh PSI.

“Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah,” ujarnya.

Secara politik. Ade menyatakan bahwa PSI sangat all out mendukung Ganjar Pranowo. Hanya saja, ia tak ingin dukungan itu justru malah sekadar memberikan panggung kepada partai berlambang banteng moncong putih untuk menggenggam kekuasaan.

“Sebagian relawan itu bilang bahwa kalau ternyata setelah kami dukung Ganjar hanya menjadi boneka PDIP, ya kami keberatan dong,” terangnya.

Bahkan kata Ade Armando, kabar ini sudah sangat senter terdengar di kalangan grass root dan membuat banyak pihak kecewa. Jika kabar ini benar adanya, ia cenderung melihat banyak relawan Ganjar yang justru akan berbelok ke bakal calon Presiden lainnya yang masih merepresentasikan Jokowi, yakni Prabowo Subianto.

“Sebagian bilang mendingan kita dukung Prabowo aja atau ada yang bilang mending golput aja daripada kira memberikan panggung buat PDIP,” terangnya.

Sejauh ini, koordinator relawan Ganjar (Ganjarist) tersebut masih berharap bahwa kabar adanya kontrak politik tersebut antara Ganjar Pranowo dan PDIP salah.

“Mudah-mudahan tidak benar kontrak politik itu,” pungkasnya.