HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Indonesia, Pramono Anung angkat bicara perihal dibukanya kembali keran ekspor pasir laut yang kini menuai pro kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, keran eskpor komoditas tersebut telah ditutup sejak era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri silam.
Dia menjelaskan, bahwa dibukanya kembali keran ekspor pasir laut bukan semata-mata untuk mencari cuan dari komoditas tersebut, melainkan untuk menyelesaikan permasalahan sedimentasi.
“Jadi yang paling utama sebenarnya bukan ekspor pasir laut tapi problem sedimentasi. Karena problem sedimentasi ini hampir di semua arah sungai kita dimana saja itu terjadi, dan itu harus diambil,” kata Pramono Anung dalam keterangannya, Rabu (7/6) yang dikutip Holopis.com.
Pramono menjelaskan bahwa pemerintah dalam melakukan upaya penanganan sedimentasi, harus dihadapkan pada permasalahan tempat untuk membuang hasil sedimentasi tersebut, salah satunya yakni pasir laut.
Pun terkait daerah mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk ekspor pasir laut, akan diatur dalam aturan turunan.
“Jadi nanti akan dibuat peraturan menteri KKP dan menteri ESDM yang mengatur mengenai hal itu. Jadi bukan semuanya diperbolehkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pramono pun kembali menegaskan dibukanya kembali ekspor pasir laut tersebut adalah untuk menangani permasalahan sedimentasi yang dikatakannya hampir terjadi di semua daerah, sehingga permasalahan tersebut tidak berlarut-larut.
“Karena kalau (pasir laut) hanya diambil oleh pemerintah kemudian ditaruh di situ aja, ini menjadi permasalahan yang dari hari ke hari makin rumit,” tegasnya.
