HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja masih terus berlanjut. Jika pada hari ini mereka melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, besok, Selasa 6 Juni 2023, Partai Buruh dan serikat buruh lainnya akan melakukan aksi di depan gedung kantor Gubernur Banteng.
“Besok, hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, giliran ribuan buruh se-Provinsi Banten akan melakukan aksi lanjutan di Depan Kantor Gubernur Banten yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang – Banten,” kata Said Iqbal kepada Holopis.com, Senin (5/6).
Tokoh buruh yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) tersebut menyampaikan, isu yang mereka angkat masih sama dengan apa yang disuarakan pada hari ini.
“Adapun tuntutan yang akan disuarakan oleh Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh dalam aksi kali ini meliput: Pertama, cabut omnibus lau UU Cipta Kerja. Kedua, tolak RUU Kesehatan. Ketiga, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Keempat, cabut Permenaker No 5 Tahun 2023. Dan terakhir, isu yang disuarakan adalah HOSTUM: Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah,” ujarnya.
Dengan demikian, Iqbal menegaskan bahwa aksi di Banten besok masih menjadi rentetan aksi yang akan dilakukan oleh Partai Buruh dan organisasi serta serikat pekerja lainnya di seluruh Indonesia.
“Kesamaan tuntutan yang disuarakan para buruh membuktikan jika aksi ini saling terkait, dan juga untuk menjelaskan bahwa permasalahan yang sama juga dirasakan di berbagai daerah,” terangnya.
Selain tuntutan isu perburuhan sebagaimana disebutkan, dalam aksi ini, Partai Buruh juga akan menyuarakan dua isu politik, yaitu revisi parliamentary threshold 4 persen dari suara sah nasional harus juga dimaknai 4 persen dari jumlah kursi DPR RI, dan cabut presidential threshold 20 Persen.
Said Iqbal menyebut ketiganya sebagai tiga paket undang-undang yang menyebabkan demokrasi terpimpin dan merugikan masa depan kaum buruh.
“Tiga paket undang-undang menyebabkan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berpihak pada rakyat. Demokrasi yang hanya berpihak pada kepentingan pada elit politik dan oligarkhi,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Banten yang juga Ketua DPW FSPMI Banten, Tukimin menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan persiapan untuk turun ke jalan, besok. Konsolidasi dengan berbagai serikat pekerja yang ada di Banten pun sudah dilakukan.
Baca selengkapnya di halaman kedua.
