HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah Indonesia terus mengupayakan penanganan terbaik bagi masyarakat di Papua.
“Kita selalu membahas dan mengambil langkah-langkah yang konstruktif,” kata Mahfud MD
dalam podcast bersama Mamat Alkatiri dikutip Holopis.com, Minggu (4/6).
Menurut Mahfud, masyarakat Papua sebenarnya mayoritas sangat cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka selalu merasa menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Hanya saja mengapa Papua disorot sebagai kelompok yang ingin merdeka, sebenarnya itu hanya sebagian kelompok masyarakat saja yang memang sudah terdoktrin untuk merdeka. Sekalipun pemerintah Indonesia sudah sangat berupaya untuk memberikan perhatian lebih dan mereka sebenarnya menikmatinya secara langsung, namun itu tak akan cukup bisa mengubah mereka tetap NKRI.
“Masyarakat juga harus sadar bahwa berdasar hasil studi, Papua itu sebenarnya kalau mau bicara rakyat secara keseluruhan itu ya seperti anda seperti Mamat itu NKRI, nasionalis gitu, tapi memang ada sekelompok kecil orang yang memang di hatinya itu dikasih apa pun (inginnya) merdeka,” ujarnya.
Lalu, dikatakan Mahfud, berdasarkan hasil kajian dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), pembangunan di Papua sudah cukup baik dan menunjukkan peningkatan baik relatif positif.
“Saya punya hasil studi dari Lemhanas bagus, perkembangan perekonomian politik, sosial, budaya di Papua dari waktu ke waktu itu maju terus, termasuk terakhir infrastruktur, tetapi masih ada tetap kelompok orang yang inginnya merdeka. Nah itulah yang disebut Organisasi Papua Merdeka,” terangnya.
Terhadap kelompok masyarakat Papua yang terus ingin merdeka itu, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berupaya sebaik mungkin, sembari meminimalisir asumsi publik bahwa Indonesia menindas mereka.
“Jadi kita tangani secara pelan-pelan, karena ini juga jangan menimbulkan kesan kita ini sewenang-wenang, kita ini anti demokrasi,” lanjutnya.
Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menyampaikan, bahwa tidak mudah memang untuk menangani kelompok separatis ini. Apalagi jika melihat wilayah geografi tempat persembunyian KKB Papua itu.
“Ini sudah diformulasikan langkah-langkah baru oleh Panglima dan Kapolri, nanti lah kita lihat,” tandasnya.
Sejauh ini yang masih diupayakan oleh pemerintah adalah bagaimana memisahkan antara masyarakat Papua yang tidak terkait dengan OPM atau KKB Papua dengan mereka yang aktif sebagai separatis.
“Kita isolasi kekerasannya di tengah, kita terus persempit ruang geraknya,” sambungnya.
