Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Mahfud MD Tegaskan Bakal Tolak Bantuan Asing Bebaskan Pilot Susi Air

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Polhukam, Mahfud MD mengklaim bahwa pemerintah Indonesia masih sanggup untuk melakukan penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Dalam rapat koordinasi sinergitas pemerintah di Jakarta, Mahfud pun menegaskan bahwa sampai kapan pun pemerintah tidak mau menerima bantuan dari pihak asing untuk melakukan operasi penyelamatan.

“Salah satu hal yang perlu dicatat penting sekarang ini sedang terjadi, isunya kasusnya penyanderaan pilot Susi Air. Itu ya kita tangani sendiri secara internal,” kata Mahfud dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (29/5).

“Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita dan kita bisa lakukan itu, apa pun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ,” sambungnya.

Jika pemerintah sampai sekali saja meminta bantuan asing, mantan hakim konstitusi itu meyakini pasti permasalahannya bakal merembet sampai ke PBB.

“Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet tuh ke PBB ke mana ternyata ada ini ada itu,” imbuhnya.

Mahfud pun kemudian menegaskan, pemerintah akan terus mengupayakan kekuatan internal tanpa harus meminta atau melibatkan kekuatan dari internasional.

“Sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM oleh LSM internasional,” tutupnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru