Banyak Laporan Turis Salah Gunakan Visa di Bali, DPR Dorong Kemlu Turun Tangan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Pemda menyikapi kabar banyaknya WNA yang berbisnis dan bekerja di Bali hanya bermodal visa turis. Pemerintah harus tegas karena hal tersebut melanggar aturan dan mengambil alih lapangan kerja warga lokal.

“Selain menabrak aturan keimigrasian, isu pentingnya adalah pengambilalihan lapangan pekerjaan. Padahal apa yang dikerjakan WNA ini bukan special skill yang tidak bisa dikerjakan warga lokal. Ini sungguh disayangkan,” kata Christina dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Senin (29/5).

Christina mengungkapkan berdasarkan laporan, para WNA yang bermodal visa sebagai turis di Bali melakukan bisnis rental kendaraan, pekerjaan salon, fotografer dan jenis pekerjaan lain yang sangat bisa dikerjakan warga setempat.

“Isu kita lebih terkait pekerjaan-pekerjaan yang dirambah WNA yang bukan special skill sehingga sesungguhnya bisa dikerjakan warga kita,” ucap politikus Golkar ini.

Atas dasar itu DPR mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar memberikan perhatian atas kondisi ini. Dan mengimbau negara negara sahabat yang warganya berwisata ke Indonesia tidak mengambil pekerjaan warga lokal di Bali.

Christina menyarankan, bagi para WNA yang tertarik bekerja atau berbisnis di Bali untuk mengikuti prosedur kerja maupun sistem investasi di Indonesia. Dan bukan menggunakan visa turis.

“Jadi kami mendorong dua pihak bergerak, baik pemerintah kita sendiri maupun otoritas negara asal WNA,” ujarnya.

Ia khawatir bila hal ini dibiarkan akan menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Karena akan menimbulkan keresahan di masyarakat hingga mengganggu kedaulatan Indonesia.  

“Kita amati juga makin banyak turis yang berulah menimbulkan keresahan dan gesekan dengan warga lokal. Ada yang menyampaikan seakan-akan warga negara tertentu tengah membangun kerajaannya di Bali. Ini tidak sehat. Bali tempat wisata dan siap menerima siapa pun tetapi untuk kepentingan kedaulatan negara tetap harus kita jaga bersama,” paparnya.