INDEF : 67 Persen Warganet Sepakat Subsidi Kendaraan Listrik Dialihkan ke Transportasi Umum

HOLOPIS.COM, JAKARTA  – Subsidi kendaraan listrik yang diberikan pemerintah, menurut hasil survei INDEF (Institute For Development of Economics and Finance) di media sosial Twitter, sebanyak 67 persen warganet memberi usulan agar subsidi tersebut dialihkan ke transportasi umum.

“Kita temukan bahwa 67 persen masyarakat atau warganet itu sepakat dengan ide subsidi dialihkan untuk kendaraan umum berbasis listrik” kata Data Analyst Continuum INDEF, Wahyu Tri Utomo yang dikutip Holopis.com dari channel Youtube INDEF, Jumat (26/5).

“Kenapa demikian? Jelas yang pertama manfaat yag dirasakan itu akan lebih luas, karena transportasi publik ini adalah transportasi yang mencakup orang banyak, transportasi yang langsung menyentuh masyarakat umum/publik sehingga manfaatnya akan dirasakan lebih banyak orang daripada subsidi itu diberikan kepada mobil pribadi,” sambungnya.

Selain itu, warganet juga beranggapan jika emisi yang dihasilkan kendaraan listrik tidak jauh berbeda dengan emisi kendaraan bus berbahan bakar fosil per kapita.

“Kendaraan EV pribadi itu sebetulnya nggak akan beda jauh karena EV dipakai banyak orang, kemudian bus itu satu tapi mengangkut banyak orang sehingga emisinya nggak akan beda jauh,” jelasnya

“Memang EV itu zero emission, tapi kalau bahan bakar (listriknya) terbuat dari batu bara, maka sebetulnya ya nggak akan beda jauh,” lanjut Wahyu

Sementara itu, warganet yang setuju dengan subsidi kendaraan listrik bisa kurangi polusi ada 33 persen. Mereka juga menganggap, pengalihan ke transportasi umum belum perlu.

“Mereka yang mengkritik balik ide (pengalihan subsidi ke transportasi umum) tersebut menggunakan dalih bahwa subsidi mobil listrik tak lebih besar daripada subsidi BBM. Yang lain membantah pendapat emisi transportasi umum berbahan fosil lebih rendah daripada mobil listrik,” pungkas Wahyu.

Twitter dipilih untuk survei, dengan alasan jadi platform yang representatif untuk menangkap aspirasi, kritik, atau masukan masyarakat terkait dengan isu-isu sosial, politik atau kebijakan dari pemerintah.

Kemudian, data responden dibersihkan dari akun media maupun buzzer sehingga perbincangan yang didapatkan hanya dari pengguna asli.