HOLOPIS.COM, DEPOK – Ekonom Indonesia yang juga mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menilai, bahwa kekejaman rezim saat ini dinilai melebihi Orde Baru. Dimana kata dia, kebebasan berpendapat sebagaimana amanah reformasi tertahan oleh regulasi-regulasi baru yang berujung pada sanksi hukum.
Belum lagi kata dia, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru dipereteli dan UU KUHAP menjadi ancaman yang sangat serius bagi pengkritik penguasa.
“Di KUHAP yang baru, kalau ada mahasiswa dan rakyat kritik menteri, gubernur, bupati, Anggota DPR bisa dipenjarain. Ini jauh lebih sadis dari zaman Soeharto. Zaman Soeharto hanya kritik presiden bisa dipenjarakan,” kata Rizal Ramli dalam acara peringatan 25 tahun reformasi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5) seperti dikutip Holopis.com.
Rizal Ramli juga menyebut bahwa demokrasi saat ini telah mengalami kemunduran, dimana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di era rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin tak terkendali. Ironisnya, anak Presiden secara vulgar berbisnis dari modal yang diduga diperoleh melalui pengusaha hitam. Hal itu juga ditengarai sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Namun, yang paling mengkhawatirkan lagi adalah gurita bisnis anak-anak keluarga Jokowi. Di mana baru enam tahun berkuasa, anak-anaknya sudah memiliki 60 perusahaan. Sementara, Tommy Soeharto bisnis itu ketika Soeharto sudah kuasa 15 tahun,” tutur Menko Ekuin Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut.
Masih di dalam diskusi tersebut, Rizal Ramli pun mengajak kepada para Mahasiswa khususnya di UI agar tidak ikut terjebak dalam tensi Pilpres 2024. Ketimbang terlibat di dalam politik praktis elektoral itu, ia menyarankan agar Mahasiswa fokus pada perbaikan sistem demokrasi dan keadilan di Indonesia.
“Kawan-kawan mahasiswa jangan mau tergiring drakor Copras-Capres. Fokus perbaiki sistem untuk mewujudkan demokrasi dan keadilan,” demikian pesan Rizal Ramli.
