HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara terkait kabar cicilan utang pemerintah yang mencapai Rp1.000 triliun setiap tahunnya.
Dia pun menampik terkait kabar tersebut. Sebab menurutnya, pembayaran utang pemerintah sampai saat masih terjaga dengan baik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
“Kita kalau lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun kita, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya. Pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (23/5).
Bendahara negara ini pun menekankan, bahwa unsur terpenting dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk utang adalah kehati-hatian.
Dia menegaskan, bahwa utang-utang yang ada harus bisa dibayarkan sebelum jatuh tempo.
“Yang paling penting prinsipnya, yang jatuh tempo bisa dibayar,” imbuhnya.
Sri kemudian mengakui, bahwa jumlah utang Indonesia pada saat ini memang terbilang cukup tinggi, namun masih jauh di bawah ambang batas utang yang ditetapkan UU Keuangan Negara, yakni 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun, dengan rasio utang tercatat sebesar 39,17 terhadap PDB.
Sementara untuk pembayaran bunga utang sepanjang tahun 2022, yakni pada Januari hingga Desember tercatat sebesar Rp386,34 triliun.
“Kemudian beban utangnya tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainabilitas,” pungkasnya.
