HOLOPIS.COM, JAKARTA – KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan, pihaknya berencana beri usulan untuk penambahan satuan Kodam (Komando Daerah Militer) guna memperkuat teritorial di seluruh penjuru tanah air.
Pernyataan tersebut, langsung dikomentari ketua umun PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menilai mempertanyakan perkataan Dudung itu tidak perlu karena Indonesia tidak memiliki urgensi untuk berperang dan tidak berkeinginan untuk berperang.
“Katanya mau dibuat di tiap tempat, kodam. Pak udahlah dulu Pak. Ini enggak ada perang, satu. Kedua, apa kita juga mau perang?,” ujar Megawati dalam keterangan yang dikutip Holopis.com, Minggu (21/5).
Dalam acara peringatan HUT ke-58 Lemhanas, di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (20/5), Megawati bercerita jika dulu waktu Soekarno memimpin Indonesia tidak ada Kodam, tapi laskar-laskar yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Megawati justru mengutarakan, jika saat ini yang terbaik adalah langkah antisipasi atau sebisa mungkin menghindari perang. “Angkatannya harus bagus, jangan mau-maunya sendiri, memperkaya diri,” ujarnya.
Sebelumnya, Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan jumlah Kodam tidak sebanding dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Apalagi menurutnya, Kodam dibutuhkan untuk mengimbangi unsur jajaran pemerintahan daerah atau Forkopimda di masing-masing provinsi.
“Jadi nanti, sesuai perintah dari Menhan, dan Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam,” katanya usai Rapim TNI AD 2023 di Mabesad, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).
Banyak pasangan yang mencoba berbagai macam aktivitas sex untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Namun terkadang banyak…
KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering, Procurement and Construction atau…
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak mengusut indikasi dugaan korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos)…
Muhammad Said Didu meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk bertanggung jawab atas beban…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan kesempatan amnesti kepada…
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digeledah tim penyidik KPK, Kamis (19/12). Penggeledahan terkait proses penyidikan…