HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, serapan kuota pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik masih rendah.
Oleh karena itu, ia minta agar sosialisasi terkait bantuan untuk pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) harus cepat dilakukan dan serentak agar tersampaikan ke masyarakat.
“Mungkin masyarakat belum tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan itu. Apakah bantuan diberikan langsung, atau diberikan melalui dealer dalam bentuk restitusi atau lainnya,” katanya dalam siaran pers yang dikutip Holopis.com, Sabtu (19/5).
Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah telah keluarkan kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua, yakni berupa potongan harga sebesar Rp 7 juta untuk pembelian satu unit kendaraan listrik roda dua.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi persayaratan tertentu yaitu terdaftar sebagai penerima manfaat KUR, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.
Sementara itu, bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik roda empat berupa pemberian insentif PPN-DTP 10 persen.
Moeldoko menegaskan, pemberian bantuan ini diharapkan mendorong adopsi massal kendaraan listrik berbasis baterai, serta meningkatkan akses masyarakat memperoleh kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau.
Sehingga pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia bisa berjalan dengan cepat.
“Salah satu kuncinya bagaimana kita meningkatkan minat masyarakat. Untuk itulah pemerintah memberikan bantuan agar masyarakat bisa membeli kendaraan listrik dengan harga terjangkau,” jelas Moeldoko.