HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang), Yusril Ihza Mahendra, setuju dengan kriteria Capres (Calon Presiden) yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di acara Musra (Musyawarah Rakyat) relawan Jokowi.
Yusril menambahkan, Indonesia memang butuh sosok pemimpin yang cerdas, tegas dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara di tengah tantangan yang makin besar di masa depan.
“Pemimpin harus benar-benar faham falsafah bernegara kita, konstitusi kita, hukum kita, potensi, tantangan dan peluang yang kita miliki. kita memang bangsa yang besar, kaya SDA dan SDM,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Holopis.com, Senin (15/5).
“Yang kurang pada bangsa kita adalah pemimpin yang cerdas dan berani serta mempunyai kepekaan hati nurani melihat dan memandang kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan utama bangsa kita terletak pada sikap mental yang merasa rendah diri, rendah kesadaran moral dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Pemimpin harus mengambil langkah tegas mengatasi hal ini,” lanjutnya.
Kemudian, Yusril juga ungkap kekalahan Indonesia saat hadapi berbagai gugatan di forum internasional. Sebabnya, karena lemahnya posisi kita dalam berbagai perjanjian internasional yang kita buat sendiri.
“Argumentasi hukum kita kurang canggih dalam menangani sebagai tekanan dan gugatan dalam perjanjian bilateral dan multilateral yang membuat kita sering terpojok dan dikalahkan,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Yusril mengatakan harus didukung langkah diplomasi yang sistematis dan pembentukan opini. Selain itu, Indonesia dinilainya kurang memberi perhatian di bidang hukum, sehingga kerap kalah di forum internasional.
“Kita harus banyak belajar dan kekurangan dan kesalahan kita di masa lalu dan masa sekarang. Intinya, selama ini kita kurang memperhatikan hal-hal yang terkait dengan hukum. Akibatnya kita mengalami kekalahan dalam berbagai sengketa di forum internasional,” katanya.
“Di dalam negeri, kita sulit maju dan melangkah menjadi negara maju karena hukum kita berantakan. Norma hukumnya kacau, penegakannya amburadul. Maka korupsi merajalela, ketidakadilan terjadi di mana-mana. Dalam satu dekade terakhir ini, pembangunan hukum kita makin lemah. Hal ini merupakan faktor penting terhambatnya kemajuan di bidang ekonomi dan pemerataan pembangunan,” lanjutnya.