HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Saiful Mujab membuka peluang bagi jemaah haji cadangan untuk berangkat pada tahun 2023 ini.

Peluang itu diberikan seiring dengan perpanjangan waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) hingga 19 Mei 2023 mendatang.

Dalam, masa perpanjangan ini, Kemenag memberikan kesempatan kepada jemaah haji reguler yang masuk dalam kategori cadangan untuk melakukan pelunasan biaya haji.

Sehingga nantinya, mereka akan berpeluang untuk berangkat di tahun ini apabila apabila tersisa kuota pada masing-masing provinsi.

“Jika mereka tidak bisa berangkat tahun ini, akan menjadi prioritas untuk keberangkatan tahun depan,” kata Mujab dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (15/5).

Sebagaimana diketahui, Kemenag telah menambah jumlah jemaah cadangan di tahun 2023 ini, dari yang semula diberlakukan secara merata sebesar 15 persen, kini dihitung secara proporsional dari kuota masing-masing provinsi.

Provinsi dengan sisa kuota masih banyak, jumlah cadangan yang diberi kesempatan melunasi mencapai 40 persen. Sementara sisa kuotanya yang tinggal sedikit, jumlah cadangan ditambah menjadi 20 persen.

“Kuota cadangan setiap provinsi pada tahap perpanjangan ini kita hitung secara proporsional, dengan besaran prosentase dari 20 persen sampai 40 persen,” sebut Saiful.

Ada sembilan provinsi dengan kuota cadangan 20 persen, yaitu Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Sebanyak 12 provinsi dengan kuota cadangan 25 persen, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

Provinsi dengan kuota cadangan 30 persen adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.

“Kuota cadangan di Provinsi Jawa Timur dan Maluku sebesar 35 persen. Sedang DKI Jakarta mencapai 40 persen,” jelas Saiful.