HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dewan Gubernur Islamic Development Bank (IsDB) secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham oleh Indonesia atas IsDB. Persetujuan itu diberikan dalam sidang tahunan yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi pada 10-13 Mei 2023.
Dengan penambahan saham tersebut, Indonesia secara resmi menjadi menduduki peringkat ketiga pemegang saham terbesar di Islamic Development Bank, setelah Arab Saudi dan Libya.
Kemudian negara-negara yang peringkat sahamnya di bawah Indonesia diantaranya yakni Iran, Nigeria, Qatar, Mesir, Kuwait, UAE, dan Turki.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, bahwa peningkatan jumlah saham tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar.
Bendahara negara itu mengatakan, bahwa Indonesia ingin menjadi mitra IsDB yang lebih kuat untuk meningkatkan peran, mewujudkan agenda reformasi, dan melaksanakan mandatnya dalam membantu negara-negara anggota, terutama anggota miskin dan rentan, serta komunitas muslim di dunia.
“Dengan menjadi pemegang saham terbesar ketiga, Indonesia tidak saja akan menegaskan posisinya di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia melalui pengaruh keanggotaannya dalam bank pembangunan multilateral seperti IsDB,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dikutip Holopis.com, Minggu (14/5).
“Itu juga dapat secara langsung berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB, yang pada umumnya merupakan negara dengan komunitas muslim yang berpendapatan rendah,” ujarnya.
Di sisi lain, Menkeu menilai, Indonesia juga dapat semakin mendorong peran IsDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di Tanah Air. Termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam.
Dengan posisi kepemilikan saham yang baru ini, Sri Mulyani menyatakan, Indonesia akan memastikan Islamic Development Bank akan merealisasikan agenda reformasinya untuk dapat memberikan pelayanan kepada negara anggotanya secara lebih baik lagi.
“Indonesia juga akan memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis Syariah dalam memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi negara anggota, termasuk dalam mendukung pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan,” imbuhnya.
Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan pembiayaan campuran (blended finance), yang pada prinsipnya mengombinasikan penggunaan dana murah atau hibah dari berbagai sumber. Seperti, negara dan filantropi, dengan dana dan fasilitas reguler dari bank pembangunan multilateral seperti IsDB, ditambah dengan dana komersial yang dapat berasal dari sektor swasta.
“Indonesia sendiri dapat berkontribusi melalui beberapa program dan institusi yang ada saat ini seperti Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesia Aid) dan SDG-Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI),” terang Sri Mulyani.
