BerandaNewsPolhukamKang Emil Minta Kepala BKPSDM Pangandaran Dinonaktifkan

Kang Emil Minta Kepala BKPSDM Pangandaran Dinonaktifkan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Mochammad Ridwan Kamil menyampaikan, bahwa dirinya sudah memerintahkan kepada Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata untuk menonaktifkan sementara Dani Hamdani dari jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran.

“Saya tadi pagi sudah merekomendasikan agar Bupati Pangandaran menonaktifkan sementara kepala BPSDM Pangandaran,” kata Ridwan Kamil dalam keterangannya seperti dikutip Holopis.com, Kamis (11/5).

Alasan penonaktifan ini adalah untuk menindaklanjuti kasus yang menyeret guru SMPN 2 Pangandaran, Husein Ali Rafsanjani soal dugaan pungli. Sekaligus untuk memastikan agar ada penyelidikan yang obyektif, transparan dan akuntabel.

“Sambil tim Inspektorat melakukan penyelidikan kasus ini secara objektif dan transparan,” ujarnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Ia juga meminta agar kasus ini bisa diproses dengan tegas dan jelas. Jika memang ada praktik pungli seperti laporan yang dia terima, maka proses hukum harus dilakukan.

“Jika terbukti ada dugaan pungli, agar diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Pun demikian, jika memang tidak ada bukti kuat yang mengarah pada dugaan tindak pidana pungutan liar (pungli) tersebut, maka ia meminta agar semuanya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa ada pihak yang akhirnya dirugikan.

“Namun jika tidak terbukti, agar dilakukan proses solusi yang baik untuk semua pihak,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Yudi Purnomo Desak KPK Penuhi Tantangan Megawati

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo ikut menanggapi tantangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bertemu AKBP Rossa.

PB SEMMI Apresiasi Polri Berhasil Bongkar Laboratorium Narkoba di Malang

Donny mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan selalu mendukung langkah Polri dalam melakukan penegakkan hukum terutama terhadap kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena sudah sangat meresahkan di Indonesia.

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kementerian PPPA Bakal Ajak Ngobrol Organisasi Perempuan soal UU KIA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Hasyim Ashari Dipecat Karena Kasus Asusila, Kaesang : Itu yang Terbaik

Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kaesang Pangarep) ikut menanggapi perihal putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Ashari.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS