HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkap anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk pembagunan dan pemeliharaan jalan di Provinsi Lampung.
Untuk jalan nasional sendiri yang total panjangnya mencapai 1.289,1 kilometer, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp588,7 miliar pada tahun 2023 ini.
“Hingga tanggal 2 Mei 2023, sebesar Rp 81,6 miliar sudah terealisasi,” kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip Holopis.com dari unggahan di akun Instagramnya, Senin (8/5).
Sedangkan di tahun sebelumnya yakni di 2022, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran belanja Kementerian PUPR untuk jalan nasional di Provinsi Lampung mencapai Rp508,1 miliar.
Selain melalui belanja kementerian/lembaga, anggaran untuk jalan di Lampung juga mendapat anggaran dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2023 untuk provinsi/kabupaten/kota seluruh Lampung.
Total DAK fisik mencapai Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan. Alokasi DAK fisik bidang jalan untuk Provinsi Lampung mencapai Rp52,45 miliar untuk tiga ruas jalan, yaitu Belimbingsari-Jabung, Liwa-BTS Sumsel, SP Sidomulyo-Belimbingsari.
Sementara pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Provinsi Lampung juga mendapat alokasi dari APBN melalui penyertaan modal negara (PMN) dan jaminan pemerintah kepada PT Hutama Karya untuk dua ruas.
Pertama, ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besa dengan dukungan PMN Rp2,2 triliun dan jaminan pemerintah Rp 22,09 triliun. Kedua, ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan dukungan PMN Rp4 triliun dan jaminan pemerintah Rp14,37 triliun.
Selain itu, terdapat juga pendanaan pembebasan lahan jalan tol oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) untuk jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp3 ,75 triliun serta ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp1,86 triliun.
Sri Mulyani pun menegaskan, bahwa anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan APBD 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung mencapai Rp2,16 triliun.
“Khusus Provinsi Lampung senilai Rp 886,8 miliar yang terdiri dari belanja modal, belanja hibah, dan belanja barang atau jasa,” tutupnya.
View this post on Instagram
