Dedi Kritik Keras Jokowi yang Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra memberikan sindiran keras kepada Presiden Joko Widodo yang serta merta mengambil alih perbaikan jalanan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, langkah Kepala Negara tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola organisasi pemerintahan di erah Kabinet Indonesia Maju.
"Keputusan ambil alih pembangunan jalan pemerintah daerah di Lampung menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan, baik Gubernur, Menkeu, hingga Presiden potensial merusak tata kelola," kata Dedi kepada Holopis.com, Minggu (7/5).
Langkah Presiden yang mengambil alih proyek perbaikan jalanan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat pun bisa berpotensi merubah kebijakan yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. Sebab, pemerintahan daerah khususnya Provinsi Lampung sudah memiliki alokasi dana sendiri untuk melakukan perbaikan jalan rusak itu.
"Selain akan berdampak pada perubahan kebijakan pusat, ini juga potensial menjadi ajang rasuah karena tidak tertib tata kelola. Presiden seolah menjadi pahlawan, padahal justru Presiden merusak pola pembangunan yang merata," ujarnya.
Lebih lanjut, pengamat politik yang juga akademisi di Universitas Telkom tersebut mengingatkan, cara Presiden Jokowi mengentaskan masalah pembangunan infrastruktur di Lampung tersebut bisa menjadi preseden tidak baik. Ia akan memicu kecemburuan sosial di masing-masing daerah, apalagi memang infrastruktur di sana mengalami kendala seperti di Lampung.
Jika semua daerah meminta diperlakukan sama seperti di Provinsi Lampung, tentu akan sangat membebani keuangan negara melalui postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tentu akan memicu kecemburuan sosial, terlebih Gubernur Lampung adalah kader mitra koalisi pemerintah, inilah yang dikhawatirkan dari Presiden yang tidak menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik," tuturnya.
Dedi khawatir, langkah kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo berasal dari konsultan pemerintahan yang salah.
"Semakin mengkhawatirkan jika pejabat di lingkaran Presiden tidak berani memberi masukan pada Presiden," sambungnya.
Terkait persoalan jalanan rusak di Lampung, Dedi menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengambil opsi kontrol terhadap pemerintahan yang saat ini dikendalikan oleh kader Golkar dan PKB tersebut, yakni Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim itu.
"Jokowi tidak perlu bertindak seolah pahlawan di siang hari, selama ini skema pembangunan daerah telah berjalan dengan kelengkapan struktur, ada Ombudsman, KPK, Kementerian PUPR, Menkeu, hingga kedinasan di daerah," tandasnya.
"Bahkan Presiden miliki Kemendagri yang di dalamnya ada direktorat yang menangani secara khusus pembangunan otonom hingga soal keuangan daerah," pungkasnya.
Sebelumnya, kondisi infrastruktur di Lampung memang tengah menjadi sorotan publik pasca konten protes Bima Yudho Saputro viral di jagat media sosial. Kondisi ini banyak diamini oleh masyarakat Lampung yang merasa pemerintah daerah seperti abai dengan kondisi jalan yang rusak bertahun-tahun lamanya.
Hingga akhirnya, ada kabar rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung untuk meninjau langsung kondisi jalanan rusak yang viral itu.
Bahkan untuk melakukan perbaikan jalan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyebut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp750 Miliar.
"Sudah disiapkan anggaran Rp750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang sudah dianggap tidak bagus," ujar Arinal Djunaidi di Hotel Golden Tulip, Kamis (4/5).
Ia membantah bahwa pengalokasian anggaran tersebut karena ada berita viral soal banyak kondisi jalanan di Lampung yang rusak.
"Jalan itu diperbaiki karena baru selesai tender, jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender karena uang itu adalah uang pemerintah. Bukan karena ada apa-apa langsung begitu," tandasnya.
Kemudian, pada hari Jumat (5/5), Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah pusat akan menganggarkan dan APBN sebesar Rp800 Miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan rusak di wilayah Provinsi Lampung.
"Tahun ini, pemerintah pusat, khusus Lampung, akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini," kata Jokowi di Kampung Rama Nirwana, Seputih Raman, Lampung Tengah, Lampung.