Advertisement
Categories: Polhukam

May Day Fiesta : Pemerintah Buat Kebijakan Anti Kesejahteraan Buruh

Advertisement

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Deputi Bidang Perempuan Partai Buruh, Jumisih menyampaikan pandangannya tentang sikap pemerintah pusat terkait dengan isu perburuhan. Ia menyebut bahwa pemerintah saat ini terkesan anti terhadap kesejahteraan kaum buruh Indonesia.

“Masalah besarnya, pemerintah justru membuat kebijakan yang tidak membuat buruh sejahtera dan buruh jadi korban dari regulasi. Seperti UU Cipta Kerja,” kata Jumisih dalam sambutannya di May Day Fiesta 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat seperti dikutip Holopis.com, Senin (1/5).

Oleh karena itu, ia berharap besar di Pemilu 2024 mendatang, Partai Buruh bisa ikut menjadi anggota DPR RI agar bisa memperjuangkan kepentingan kaum buruh secara total.

“Bagaimana kelas pekerja membangun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari elit oligarki dengan alat kekuatan kita, yakni Partai Buruh,” ujarnya.

Kepada ribuan anggotanya, Jumisih menegaskan bahwa partai buruh tidak akan mendukung Calon Presiden yang diusung oleh Partai Politik yang meloloskan UU Cipta Kerja.

“Hati-hati dengan tahun politik, akan banyak capres dan cawapres yang minta suara dari partai buruh. Dan kita sepakat tidak akan memberikan suara, bagi capres yang diusulkan partai politik yang menggolkan UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Share
Published by
Muhammad Ibnu Idris
Tags: May Day

Recent Posts

Dishub Jakarta Pastikan Tak Hapus Koridor 1 Transjakarta

Wacana yang beredar terkait peniadaan koridor 1 (Blok M-Kota) akibat adanya MRT Fase 2A selesai…

15 menit ago

Ferry Koto Anggap Kemarahan PDIP Gegara Kecele Jokowi di Pilpres 2024

JAKARTA - Influencer Ferry Koto menilai bahwa kemarahan PDIP kepada Joko Widodo saat ini berasal…

45 menit ago

Supratman Klaim Pengembalian Aset Lebih Penting Ketimbang Hukuman

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor untuk…

50 menit ago

2025 Biaya Layanan QRIS Naik 12 Persen, Menurut Anda?

Mungkin banyak yang tak sadar bahwa setiap transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS), ada biaya jasa layanan…

1 jam ago

Tolak PPN 12%, Golkar Anggap PDIP Gagal Move On dari Kekuasaan

Partai Golkar menuding PDIP saat ini berusaha mencari panggung ke masyarakat usai lengser dari kekuasaan…

1 jam ago

CCTV : Bagaikan Drive Thru, Emak-emak Terobos Toserba Pakai Motor

Sudah bukan rahasia umum bahwa ras terkuat di jalanan adalah emak-emak membawa motor.

2 jam ago