Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Pemerintah Petakan 3 Daerah Berbahaya di Papua, Salah Satunya Wilayah Nduga

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengklaim bahwa sebagian besar wilayah Papua saat ini terbilang aman dari serangan KKB Papua.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengklaim, hanya ada 3 wilayah di Papua yang terbilang daerah merah atau daerah berbahaya dari total 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota yang ada.

“Tetapi hanya 3 kabupaten yang memang kita Nyatakan sebagai daerah merah, karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan. Di mana itu, pada Kabupaten Nduga, yang kedua Intan Jaya dan Kabupaten Puncak,” kata Moeldoko dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (29/4).

Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan, ketiga daerah itu kerap terjadi kekerasan berupa pemerkosaan dan pembunuhan.

“Semuanya itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil. Bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan,” tukasnya.

Dengan kondisi seperti itulah yang kemudian menurut Moeldoko, menjadi pembenaran pemerintah mengerahkan aparat untuk melakukan tindakan tegas.

“Saya mengingatkan TNI-Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi apa, demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara,” tegasnya.

Moeldoko juga menegaskan, jaringan separatis Papua kerap melakukan tindakan kekerasan agar muncul rasa takut di masyarakat. Tindakan teror itu diklaim dilakukan agar masyarakat selalu berada di dalam pengaruh kelompok separatis.

“Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa dengan adanya pembangunan Papua yang semakin baik dari waktu ke waktu, maka muncul rasa kekhawatiran itu dari pihak separatis. Karena apa, karena mereka akan kehilangan pengaruh dari waktu,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru