HOLOPIS.COM, JAKARTA – Meski Presiden Joko Widodo kerap mengunjungi Papua, keamanan di bumi cenderawasih tersebut tetap mengalami persoalan. Untuk itu, pemerintah diminta untuk lebih fokus dalam merumuskan solusi guna meredam aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
“Beberapa kali Presiden ke Papua dan berfokus pada pendekatan pembangunan (ekonomi), tapi kurang memberi penekanan pada aspek gangguan keamanan. Kita tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan ada lagi korban warga sipil,” tegas Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, Senin (17/4).
Kebijakan soal gangguan keamanan di Papua, menurut Christina, sangat penting dirumuskan, karena selama ini operasi penegakan hukumnya dilakukan Polri, sementara keterlibatan TNI hanya mendukung Polri.
“Menko Polhukam telah menyebut KKB kelompok teroris sejak 29 April 2021, maka sudah waktunya Perpres Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme diundangkan, sehingga jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI,” tuturnya.
Terlebih lagi, sambung Christina, berdasarkan laporan yang diterima, ternyata banyak prajurit TNI yang dilema ketika berhadapan dengan hukum dalam memberikan penanganan keamanan di Papua. Apalagi jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM).
“Padahal situasi di Papua saat ini bisa disebut dalam kondisi perang. Personel TNI dan Polri menjadi korban, warga sipil menjadi korban. Sampai kapan ini mau dibiarkan? Kami menunggu keseriusan pemerintah,” tandas Christina.
