HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung sikap Bima Yudho Saputro yang memberikan kritikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung tentang situasi wilayah mereka yang kurang mendapatkan perhatian serius dari pejabat pemerintahannya.
“Kritik itu bisa disampaikan lewat apa saja. Apa yang dilakukan Bima menurut saya itu adalah kritik, seharusnya bisa disikapi secara dewasa dan terbuka oleh pemerintah terkait,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Sabtu (15/4).
Ia menilai seharusnya pemerintah Provinsi Lampung berterima kasih kepada orang-orang seperti Bima yang masih memberikan dukungan kepada pemerintah untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Kritik itu kan vitamin seharusnya. Tanpa kritik, tentu sulit pemerintah untuk melakukan evaluasi dan koreksi diri. Harus ada lebih banyak orang-orang seperti Bima,” ujarnya.
Lalu, ia juga menyayangkan sikap-sikap kurang baik dari pihak pemerintah Provinsi Lampung yang dikabarkan terlalu menunjukkan powernya semata.
“Pemerintah jangan apriori. Jangan terkesan mengintimidasi dan menunjukkan sebagai pemerintahan yang anti-kritik,” tuturnya.
Kemudian, Habib Syakur juga memandang bahwa apa yang dilakukan Bima Yudho tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal penghinaan. Sebab apa yang dilontarkan masih sebatas kritikan yang wajar.
“Kalau diproses hukum, pakai pasal apa ? Masak kritik dilawan dengan proses polisi. Kasihan polisinya nanti malah serba salah, apalagi kalau sampai memaksakan penerapan pasal yang karet,” tandasnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur pun mengajak semua masyarakat untuk tetap memberikan kritikan yang membangun kepada pemerintah. Sebab, kinerja pemerintah tidak mungkin bisa maksimal tanpa pengawasan dari masyarakatnya.
“Terus kritik untuk membangun, bukan menghina apalagi sekadar ingin merendahkan atau mencederai harkat martabat orang lain. Kritik yang membangun akan membuat kemaslahatan yang lebih besar,” ucapnya.
Terakhir, Habib Syakur juga memohon kepada pemerintah di semua level agar tetap terbuka dengan kritik dari masyarakat.
“Pemerintah jangan tipis kuping, jadikan kritik sebagai ajang perbaikan dan evaluasi,” pungkasnya.
