BerandaNewsPolhukamOTT KPK, Jokowi Akui Banyak Proyek Infrastruktur Bermasalah

OTT KPK, Jokowi Akui Banyak Proyek Infrastruktur Bermasalah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi tidak mau disalahkan atas peresmian proyek kereta di Sulawesi Selatan yang ternyata menjadi bahan bancakan korupsi oleh oknum di Dirjen Kereta Api (DJKA).

Jokowi kemudian malah mengatakan bahwa tidak mungkin semua proyek infrastruktur yang berlangsung di Indonesia bakal lolos dari masalah apapun, termasuk untuk dikorupsi.

“Ya tidak mungkin semua proyek yg ribuan banyaknya itu tidak ada masalah. Pasti satu dua ada masalah,” kata Jokowi dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com Kamis (13/4).

Mantan Wali Kota Solo itu pun berdalih dirinya sudah maksimal untuk mengawasi proyek tersebut, namun akhirnya tetap saja celah korupsi masih bisa terjadi.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Kenapa terus kita kontrol di lapangan, orang di kontrol di lapangan aja masih ada masalah apalagi tidak,” klaimnya.

“Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek ke lapangan ngecek. itu pun masih ada masalah, apalagi tidak,” sambungnya.

Sebelumnya diketahui KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah oknum pejabat di DJKA Kemenhub.

Dimana modusnya para penyuap tersebut mendapatkan jatah proyek pengerjaan salah satunya di Sulawesi Selatan yang diketahui baru saja diresmikan oleh Jokowi.

Uang suap yang dikabarkan mencapai miliaran rupiah itu pun diduga untuk menjadi pembiayaan Tunjangan Hari Raya (THR) para oknum pejabat di DJKA.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS