HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menkumham Yasonna Laoly mengungkapkan salah satu alasan maraknya pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di Bali.
Salah satu pelanggaran tersebut adalah ketika banyak WNA yang banyak tidak menggunakan helm ketika mengendarai motor. Menurut Yasonna, para WNA itu hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh warga lokal.
“Tetapi kelihatannya karena sudah terlalu lama kelakuan sebagian orang-orang kita diadaptasi juga oleh mereka, naik sepeda motor tanpa helm dan lain-lain,” kata Yasonna dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (1/4).
Mengenai banyaknya warga negara Rusia di Bali, Yasonna pun beralasan itu karena imbas pembukaan pintu secara lebar saat Indonesia masih berada dalam situasi penanganan COVID-19 lalu demi menaikan perekonomian Bali.
Padahal, Yasonna mengklaim, saat ini jumlah turis Rusia berkurang 30 persen karena sampai saat ini pihaknya sudah mendeportasi 57 orang WNA Rusia dan 259 lainnya dilakukan tindakan administrasi.
“Khusus pengawasan imigrasi kami akan lakukan memang Pak Gubernur Pak Wayan sudah menyampaikan beberapa concern kepada kami mengenai hal ini. Di Bali itu WNA Rusia di Bali itu turun 30 persen,” klaimnya.
Yasonna pun mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima surat dari Gubernur Bali I Wayan Koster yang meminta pemerintah mencabut visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) bagi warga negara Rusia dan Ukraina yang hendak berkunjung ke Bali.
“Kami juga menerima permintaan serupa dari beberapa pengusaha hotel,” imbuhnya.
Banyak pasangan yang mencoba berbagai macam aktivitas sex untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Namun terkadang banyak…
KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering, Procurement and Construction atau…
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak mengusut indikasi dugaan korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos)…
Muhammad Said Didu meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk bertanggung jawab atas beban…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan kesempatan amnesti kepada…
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digeledah tim penyidik KPK, Kamis (19/12). Penggeledahan terkait proses penyidikan…