HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pakaian bekas impor atau pakaian thrifting tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, pemerintah terus melakukan pemusnahan pakaian bekas itu di berbagai tempat.
Lantas bagaimana imbas pakaian bekas impor ke UMKM dalam negeri?
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tindakan impor pakaian bekas ilegal bisa menjadi ancaman serius bagi produk-produk UMKM di sektor tekstil.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menuturkan, bahwa barang bekas impor telah menggerus setidaknya 31 persen pasar UMKM.
“Bayangkan. Jadi kalau selangkah lagi, itu UMKM itu bisa enggak karu-karuan, habis pasarnya,” kata Zulhas dalam konferensi pers yang dikutip Holopis.com, Rabu (29/3).
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki mengungkapkan, bahwa pelaku UMKM tekstil memang semakin terpuruk dari adanya importasi barang bekas ilegal tersebut.
Untuk itu, Teten mengusulkan agar pakaian bekas impor jangan sampai masuk ke pasar Jawa, tetapi di wilayah-wilayah luar Jawa.
“Jadi berlabuhnya produk impor itu katakanlah di Sorong, Jayapura, sehingga nanti kan kita masih bisa kompetitif produk lokal itu,” kata Teten.
Menurut Teten, usulan tersebut tak hanya berdampak positif bagi pasar UMKM di Jawa, tetapi juga bagi pemerataan perekonomian di Indonesia.
“Dan juga akan bagus untuk tol laut yang selama ini muatannya hanya dari barat, dari timur kosong. Sehingga biaya logistik untuk produk-produk yang dikirim ke indonesia timur itu dibebankan ongkosnya ke pengiriman dari barat,” tambah dia.
Guna memberantas para importir nakal, menurut Teten, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta K/L terkait lainnya bisa menentukan satu pelabuhan untuk difokuskan sebagai tempat berlabuhnya barang-barang impor. Sehingga dengan begitu akan lebih mudah melakukan pengecekan barang.
“Jadi misalnya produk-produk impor udah dilabuh di pelabuhan sorong, sehingga gampang ngontrolnya, kalau ada dari pelabuhan-pelabuhan lain yang mau masuk itu udah pasti ilegal,” ungkap Teten.