HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto heran dengan Indonesia Police Watch (ICW) yang cenderung pilih-pilih di dalam mengadvokasi sebuah perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Salah satu yang di singgung adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan Formula E yang melibatkan Anies Rasyid Baswedan.

Ia khawatir, ada hubungan relasi yang kuat antara ICW dengan Anies sehingga seperti tak ingin menyentuh perkara yang diduga kuat merugikan keuangan rakyat DKI Jakarta itu.

“Sikap ICW yang diam terhadap pengusutan dugaan korupsi Formula E serta pilih-pilih kasus sesuai selera dan memiliki hubungan kerja,” kata Hari kepada Holopis.com di Jakarta, Selasa (28/3).

Oleh sebab itu, ia pun mempertanyakan kredibilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi yang satu itu.

“ICW yang mengklaim diri sebagai lembaga pemantau tindak pidana korupsi ternyata tidak memiliki integritas karena selama ini diam serta menutup mata pada kasus dugaan korupsi Formula E. ICW lebih banyak berkomentar terkait pegawai pajak dan pegawai beacukai,” tandasnya.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menggarap kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan Formula E yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT JakPro Propertindo.

Baru-baru ini, KPK telah memeriksa Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Edi Sumantri hari Jumat (24/3).

Kepada wartawan, Edi mengaku dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Menurut dia, tak banyak pertanyaan yang diajukan oleh tim penyelidik KPK. Soal materi pemeriksaan, Edi menyebut bahwa pertanyaannya adalah seputar dengan indikasi penganggaran.

KPK memang tengah menyelidiki dugaan korupsi Formula E Jakarta yang perdana dihelat pada Juni 2022. Sejumlah pejabat dan anggota DPRD DKI Jakarta sudah dimintai keterangan dalam penyelidikan ini, termasuk Edi.

Edi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Di kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, jabatan Edi digeser sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.