HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR pada Rabu (29/3) pekan depan.
Baginya, raker tersebut merupakan kesempatan dirinya untuk beradu logika dengan DPR terkait transaksi mencurigakan alias janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp349 triliun.
“Nanti kan hari Rabu (pekan depan), saya diundang ke sana (gedung DPR),” ujar Mahfud dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (25/3).
Tak hanya uji logika, raker tersebut dikatakan Mahfud, juga menjadi kesempatan dirinya untuk menguji kesetaraan pemerintah dengan DPR.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bahkan menegaskan, bahwa kedudukan pemerintah bukan sebagai bawahan DPR.
“Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR. Bukan,”tegas Mahfud.
Bahkan Mahfud meminta anggota DPR berbicara lantang ketika raker bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sehingga penjelasan mengenai transaksi yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut menjadi berimbang.
“Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga. Biar imbang,” pungkas Mahfud.
Diberitakan Holopis.com sebelumnya, Komisi III DPR sempat menjadwalkan raker membahas transaksi janggal Kemenkeu bersama Mahfud pada Senin (20/3) lalu.
Namun agenda raker tersebut batal digelar lantaran surat undangan untuk Mahfud belum ditandatangani pimpinan Komisi III.
