Penuntasan Skandal di Dirjen Pajak Jadi Momentum KPK Kembalikan Kepercayaan Publik

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas skandal di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

“PB PMII mendorong langkah cepat KPK dalam mengusut secara tuntas sejumlah kejanggalan di Kementerian Keuangan seperti sejumlah mega skandal pada Dirjen Pajak,” tegas Wakil Sekretaris Jendral PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Hasnu dalam keterangan pers yang diterima Holopis.com, Jum’at (17/3).

Hasnu mengatakan, KPK harus mengungkap kasus ini agar sejumlah skandal di Dirjen Pajak Kemenkeu tidak menggantung di ruang publik.

Bagi PB PMII, kata Hasnu, ini  pertaruhan integritas dan kapasitas orang-orang di KPK, karena sekarang ini tingkat kepercayaan publik terhadap KPK kian menurun.

“Pemulihan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK salah satunya akan menanjak jika lembaga antirasuah tersebut dapat membongkar sejumlah skandal yang mengganjal di Dirjen Pajak Kemenkeu,” tukas Hasnu.

Saat ini, jelas Hasnu, publik sudah tidak percaya lagi pada sistem penegakan hukum di internal Kemenkeu seperti inspektorat. Oleh karena itu, operasi bersih-bersih di tubuh Dirjen Pajak Kemenkeu tersebut membutuhkan atensi dari luar seperti KPK.

KPK, lanjut Hasnu, harus bergerak cepat, serius dan tegas dalam operasi selamatkan kerugian negara dari bancakan sejumlah “geng” di ditubuh Dirjen Pajak.

Memori publik, jelas Hasnu, masih teringat dengan sejumlah catatan buruk di Dirjen Pajak seperti kasus yang menjerat Gayus Tambunan Pegawai Negeri Sipil di DJP, kemudian kasus yang menjerat mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII DJP Kemenkeu Bahasyim Assifie, dan kasus yang menjerat Dhana Widyatmika.

“Publik menaruh harapan besar kepada KPK agar serius mengungkap skandal di tubuh Dirjen Pajak Kemenkeu, sebab ini pertaruhan integritas dan kapasitas KPK. Terungkapnya kasus Rafael Alun Trisambodo Pegawai DJP Kanwil Jaksel merupakan fenomena gunung es dari sejumlah skandal di Dirjen Pajak Kemenkeu,” pungkas Hasnu.