HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penyebab di balik melonjaknya utang pemerintah hingga per Februari 2023, sebesar 101,1 persen secara tahunan, menjadi Rp186,9 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, bahwa lonjakan utang pemerintah tersebut merupakan langkah pihaknya sebagai Bendahara Negara, sebagai bentuk antisipasi adanya potensi kenaikan bunga pada Semester kedua tahun 2023 mendatang.
“Kita memang melakukan front loading karena kita tahu bahwa tren kenaikan suku bunga akan diantisipasi pada semester II, atau levelnya tinggi yang disebut higher for longer, sehingga kita cari kesempatan saat suku bunga belum naik,” katanya dalam konferensi pers yang dikutip Holopis.com, Rabu (15/3).
Sebagai informasi informasi, realisasi utang pemerintah utang pemerintah melalui penerbitan surat utang sampai Februari 2023 mencapai Rp 186,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 26,84 persen dari target Rp 696,4 triliun di APBN 2023.
Dengan besaran tersebut, total realisasi pembiayaan utang pemerintah sudah mencapai 26,84 persen dari target pembiayaan utang pada APBN tahun 2023, yang sebesar Rp696,3 triliun.
Sri Mulyani menuturkan, meskipun utang pemerintah secara tahunan melonjak 162,6 persen, namun pemerintah tetap memperhatikan kondisi pasar surat utang baik di dalam maupun di luar negeri.
Adapun untuk pinjaman pemerintah sampai dengan akhir Februari 2023, tercatat pinjaman yang telah ditarik sebesar Rp9,2 triliun. Angka itu terbilang lebih rendah dari pinjaman Februari 2023 sebesar Rp25,3 triliun.
“Kalau penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP tetap bagus dan belanja disiplin, kita berharap defisit bisa dijaga. Ketidakpastian masih harus diwaspadai di bulan-bulan ke depan, terutama pada semester kedua,” kata Sri Mulyani.
