HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Exco Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar dua agenda besar untuk menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Dalam statemennya, Iqbal mengklaim bahwa 5 juta buruh akan melakukan stop produksi sebagai sikap dari penolakan mereka terhadap rencana pemerintah dan DPR mengesahkan Perppu tersebut.
“Partai Buruh akan menggelar aksi mogok nasional, stop produksi, akan diikuti di 34 provinsi, 400 lebih kabupaten/kota, lebih dari 100.000 perusahaan, dan meliputi 5 juta buruh, akan berhenti berproduksi,” kata Iqbal dalam konferensi persnya secara dari dari Jenewa, Swiss seperti dikutip Holopis.com, Rabu (15/3).
Untuk gambaran awal, stop produksi ini difokuskan selama 1 hari penuh mulai jam 08.00 pagi hingga selesai. Para buruh akan keluar pabrik dan meninggalkan alat-alat produksi mereka, lalu bertumpah-ruah di jalanan dan area luar pabrik.
“Para buruh akan keluar dari pabrik dan akan berkumpul di luar gerbang pabrik, tentu di kawasan-kawasan industri akan terjadi penumpukan massa yang luar biasa. Sebagian perwakilan buruh akan datang ke kantor-kantor pemerintah, dan di Jabodetabek akan datang ke Istana dan DPR RI,” ujarnya.
Aksi mogok nasional ini akan dilakukan di antara bulan Juli dan Agustus 2023. Waktu pasti masih belum ditentukan, karena perlu ada konsolidasi lebih mendalam lagi, serta menentukan rencana agenda sidang paripurna selanjutnya pasca masa reses.
“Mogok nasional direncanakan antara bulan Juli-Agustus. Sebelum masa sidang ini ditutup menuju masa reses lagi di DPR RI, di situlah mogok nasional akan kita lakukan. Kami rencanakan, karena masa sidang ini sebelum reses sekitar bulan Juli atau Agustus,” jelas Iqbal.
Selain mogok nasional, sikap penolakan mereka terhadap rencana pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang akan dilakukan dengan aksi unjuk rasa di momentum May Day atau Hari Buruh Internasional yang tiba pada tanggal 1 Mei 2023 mendatang.
Iqbal menyebut, akan ada 500.000 buruh ikut terlibat langsung di dalam aksi unjuk rasa besar itu. Ia juga menyebut bahwa dua titik aksi akan dikonsentrasikan, yakni DPR RI dan Istana Negara Jakarta.
“Sebelum dilakukan mogok nasional, akan didahului aksi besar-besaran secara massal, yaitu pada 1 Mei 2023 yang jatuh sebagai Hari May Day. 500.000 buruh akan turun ke jalan di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jakarta akan dipusatkan di Istana dan DPR, dua tempat itu akan dikepung,” terangnya.
