HOLOPIS.COM, JAKARTA – Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei yang dilakukan pihaknya dalam periode 1-7 Maret 2023. Di dalam survei yang dilakukannya itu, mereka merekam perspektif publik terhadap kinerja lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.
Data menunjukkan, lembaga pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto, yakni Kementerian Pertahanan menempati urutan tertinggi.
“Secara umum, apa penilaian Bapak/Ibu terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju, apakah sangat puas, puas, tidak puas atau sangat tidak puas. (Menunjukkan) Kementerian Pertahanan 73,7 persen,” terang Direktur IPO, Dedi Kurnia Syah Putra dalam data rilis yang dipublikasikan kepada Holopis.com, Sabtu (11/3).
Kemudian, lembaga negara nomor urut kedua adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skor 69,1 persen. Lalu, ada Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar 67,7 persen, disusul Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 65,5 persen.
Selanjutnya, urutan kelima ada lembaga yang dipimpin oleh Prof Mohammad Mahfud MD yakni Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sebesar 58,9 persen, dan disusul oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 54,6 persen.
Lalu, di urutan ke tujuh ada Kementerian Perdagangan (54,4%), Kementerian Luar Negeri (54,2%), Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (53,7%), Kementerian Investasi Indonesia / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar (52,0%), Kementerian Dalam Negeri (51,5%) dan Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (51,0%).
Di urutan ke-tiga belas ada lembaga yang dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin yakni Kementerian Kesehatan (47,3%), Kementerian Perhubungan (44,7%), Kementerian Keuangan (41,0%), Kementerian Pemuda dan Olahraga (27,0%) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar 18,2%.
Selanjutnya ;
18. Kemendikbud Ristek (17,3)
19. Kementerian Pertanian (14,8)
20. Kementerian Perindustrian (12,0)
21. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (8,4)
22. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (9,2)
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (4,8)
24. Kementerian Komunikasi dan Informatika (3,2)
25. Kementerian Tenaga Kerja (2,8)
26. Kementerian Kelautan dan Perikanan (1,5)
27. Kementerian Energi dan Sumber Dana Mineral (0,9)
28. Kementerian Agama (0,6)
29. Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (0,6)
30. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (0,3)
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (0,3)
32. Kementerian Sekretaris Negara (0,3)
33. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (0,3)
34. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (0,1)
