HOLOPIS.COM, KUTAI KARTANEGARA – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Agus Talis Joni mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, proyek strategis nasional tersebut bisa berdampak positif bagi masyarakat.
“Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diyakini memiliki dampak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Dayak di wilayah Hulu Mahakam,” kata Agus dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (11/3).
Agus menyebut bahwa keuntungan dari pembangunan IKN bagi masyarakat Kaltim adalah pemerataan infrastruktur, termasuk jalan di pelosok desa Hulu Mahakam Kukar akan semakin lebih baik, sehingga aspek ekonomi masyarakat bisa ikut terdongkrak.
“Dengan perpindahan penduduk maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara bakal memutar roda perekonomian warga lokal, khususnya masyarakat Dayak,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat adat Dayak adalah bercocok tanam dan menjadi nelayan. Dengan adanya IKN, maka permintaan barang bisa meningkat dan hasil ladang dan tangkapan air masyarakat bisa terdistribusikan dengan maksimal.
“Mengingat, kehidupan masyarakat dayak cenderung agraris, mereka bercocok tanam, bertani, dan hidup sebagai nelayan. Masyarakat dayak bisa menjual hasil kebun, hasil pertanian, maupun hasil tangkap ikan dengan pasar yang lebih luas, ekonomi lebih berputar,” terangnya.
Tidak hanya mendongkrak sektor ekonomi, Agus juga menilai bahwa pembangunan IKN bisa memberikan dorongan agar Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur ikut meningkat.
“Pembangunan IKN Nusantara juga berdampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, masyarakat Dayak di Kaltim, khususnya Kutai Kartanegara perlu mendapatkan prioritas pendidikan dalam meningkatkan skill atau keahlian, sehingga klasifikasi SDM masyarakat dayak bisa memenuhi standar untuk bisa terlibat di dalam pembangunan IKN Nusantara,” paparnya.
Menyambut hal itu, Agus berharap agar ada standar prioritas untuk masyarakat lokal yang akan terlibat dalam pembangunan IKN, sehingga klasifikasi skill masyarakat memang harus bisa ditingkatkan agar mereka tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan IKN Nusantara.
Di dalam sektor agraria, Agus juga mendorong agar pemerintah memberikan hak atas tanah yang seimbang. Mengingat selama ini, mayoritas masyarakat adat belum terbiasa dengan penggunaan sertifikat maupun surat keterangan tanah (SKT).
“Masyarakat adat memang memiliki kearifan lokal yang khas. Jika memiliki lahan, mereka tidak akan saling tumpang tindih antar satu sama lain. Hal ini sudah berlangsung lama, secara turun-temurun,” ucapnya.
Terakhir, Agus mengatakan bahwa masyarakat Dayak sangat menyambut antusias dengan adanya pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak juga telah berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah untuk mengamankan pembangunan hingga terlaksananya IKN.
“Baik gangguan dari luar maupun gangguan dari dalam masyarakat. DAD Kukar siap menjaga keamanan pembangunan IKN Nusantara,” pungkasnya.
