Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Catat! Semua ASN Kemenkeu Wajib Lapor Harta Kekayaan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menegaskan, bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wajib melaporkan harta kekayaannya.

“Seluruh pegawai kemenkeu wajib melaporkan hartanya di dalam sistem KPK maupun internal Kemenkeu,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam yang dikutip Holopis.com, Sabtu (11/3).

Permintaan itu disampaikan Suahasil, merespon sejumlah persoalan yang terjadi di internal Kemenkeu, salah satunya yakni terkait transaksi mencurigakan alias janggal di Kemenkeu yang diungkap Menko Polhukam, Mahfud MD.

Mahfud pun dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa transaksi yang nilainya mencapai Rp300 triliun tersebut bukan tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun tindak pencucian uang tersebut dikatakan Mahfud, telah berlangsung sejak tahun 2009 dan melibatkan setidaknya 467 pegawai.

Atas berbagai persoalan yang terjadi, Suahasil menegaskan, bahwa pihaknya di Kemenkeu akan terus berkomitmen menjaga integritas dalam hubungannya dengan administrasi kepegawaian.

“Artinya apa? harus disiplin pegawai. disiplin pegawai yang harus ditegakkan kemudian integritas kita tegakkan terus. teman-teman sekalian yang terkait integritas ini titik masuk salah satunya adalah laporan harta,” tukasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru