HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyampaikan, bahwa pihaknya masih mendalami kepemilikan lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Terkait hal tersebut, Hadi mengaku telah memerintahkan Jajarannya di Kantor Pertanahan (Kakanta) Jakarta Utara untuk melakukan identifikasi kepemilikan tanah di sekitar Depo bahan bakar minyak (BBM) yang terbakar beberapa waktu lalu itu.
“Kemarin, Kakanta Jakarta Utara sudah saya perintahkan untuk langsung ke lapangan mengidentifikasi mana (tanah) yang punya rakyat, mana yang punya Pertamina, mana punya PT,” ucap Hadi dalam konferensi pers yang dikutip Holopis.com, Rabu (8/3).
Mantan Panglima TNI itu berjanji, akan segera menyampaikan hasil identifikasi itu kepada masyarakat setempat. Sehingga mereka dapat memperoleh kepastian mengenai legalitas tanah yang selama ini mereka tinggali.
“Secepatnya karena rakyat membutuhkan kepastiannya,” jelas dia.
Sementara itu, Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menyampaikan, bahwa pemerintah sudah sejak lama memperhatikan persoalan lahan di sekitar Depo Plumpang, terutama pemukiman di sekitar depo yang terbilang padat penduduk.
Dia mengatakan, bahwa pihaknya akan segera memutus kebijakan, setelah identifikasi kepemilikan lahan tersebut rampung.
“Kami akan cek kalau itu tanah masyarakat, maka akan ada program penlok (penetapan lokasi), pengadaan tanah. Tapi kalau itu tanahnya Pertamina, akan ada ketentuan lain yang akan kami bahas nanti dengan Pertamina,” kata Himawan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk segera mencari jalan keluar untuk permasalahan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Jokowi pun memberikan dua opsi terkait Depo Plumpang yang dinilainya sebagai zona berbahaya, karena keberadaannya berdekatan dengan pemukiman warga.
“karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” kata Jokowi memberikan opsi.
