HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sebanyak 7 (tujuh) koordinator wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Koorwil BEM sI) Kerakyatan menyatakan penolakannya atas rencana Musyawarah Nasional (Munas) ke XVI yang akan diselenggarakan Solo, Jawa Tengah.
Ketujuh koordinator wilayah tersebut antara lain ; Koorwil BSJB Gusti Bagus Ferza, Koorwil Sumbagut Ahmad Chalil Gibran Ginting, Koorwil Sumbagsel Ade Syawal Diansyah, Koorwil Aceh Zawata Afnan, Koorwil Papua Rizky Pattiasina, Koorwil Bali Hendrawan Ardis Prayoga, dan Koorwil Sulawesi Muhammad Luthfi Anando Aly Roza.
Mereka menilai, bahwa rencana agenda Munas XVI tersebut terlalu kental indikasi dengan aroma politik praktis. Sehingga, 4 (empat) wilayah BEM SI keluar dari agenda Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan yang diselenggarakan pada Rabu, 23 Februari 2023, di Wisma PUTK Ciwidey Bandung,
Jawa Barat.
“Terdapat 4 dari 12 Wilayah Anggota BEM SI Kerakyatan menyatakan untuk Walk Out
dari forum lantaran terjadinya arogansi dari Koordinator Pusat dan beberapa wilayah yang bersikeras melaksanakan musyawarah nasional di Solo,” tulis 7 Koorwil dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada Holopis.com, Selasa (7/3).
Ada berbagai persoalan yang membuat mereka mengambil sikap berseberangan dengan koordinator pusat mereka. Baik dari sisi teknis hingga potensi hidden agenda di balik Munas XVI tersebut.
“Mulai dari problematika kesiapan kepanitiaan, kesiapan teknis, sentral konsentrasi kekuatan rezim politik, hingga penjadwalan pelaksanaan munas yang bertepatan dengan hari buruh internasional,” ujarnya.
Di dalam forum, mereka menjelaskan bahwa sikap Koordinator Pusat Abdul Kholiq tidak memiliki sikap yang tegas terkait dengan dinamika tersebut. Ketujuh koordinator wilayah tersebut memberikan peringatan kepada pimpinan tertinggi mereka agar kembali memahami prinsip dasar aliansi.
“Koordinator Pusat harus mengingat prinsip dasar Aliansi BEM Seluruh Indonesia yaitu inklusif, demokratis, dan transparan. Dan juga aliansi harus mampu mempunyai alur penyikapan yang jelas dengan prinsip koordinasi bukan instruksi, membawa gerakan yang membaur dengan gerakan rakyat dan menjunjung tinggi kesetaraan serta anti diskriminasi, lebih adaptif dalam mengelola isu dan eskalasi gerakan, dan independen dalam bersikap,” tutur mereka.
Oleh sebab itu, mereka secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana agenda Munas XVI di Solo.
“Menyatakan menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo, dengan tegas pula menolak menjadi bidak bagi para elit aliansi dan memilih untuk bersuara dengan lantang menyerukan berbagai wilayah sah yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan untuk
tidak melakukan proses pengkhianatan terhadap rakyat indonesia melalui pelaksanaan musyawarah nasional di tempat yang penuh dengan intrik kepentingan rezim politik,” tegasnya.
Selanjutnya, mereka pun mendorong agar Munas XVI diselenggarakan di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan agar tidak ada kepentingan politik kekuasaan masuk ke dalam agenda besar aliansi BEM SI Kerakyatan.
“Menyepakati hasil Musyawarah Nasional ke-XVI yang akan dilaksanakan di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Kepulauan Riau, Indonesia. Karena dinilai memiliki urgensi substansi yang kuat untuk diglorifikasikan kepada khalayak ramai dan terlepas dari kepentingan sentral konsentrasi kekuatan rezim politik,” pungkasnya.
