HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan, bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengaudit seluruh zona berbahaya yang dekat dengan pemukiman warga.
“Presiden menegaskan agar zona bahaya di sekitar obyek vital lainnya untuk diaudit,” kata Muhadjir dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (6/3).
Arahan tersebut, merupakan respon Presiden Jokowi atas peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang beberapa waktu lalu, yang menelan banyak korban jiwa.
Diketahui, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi untuk mencari solusi supaya zona bahaya pemukiman di sekitar depo bisa ditangani dan tidak terjadi lagi kedepannya.
“Khusus untuk kasus Depo Pertamina Plumpang, Presiden menugaskan Menteri BUMN dan Pak Gubernur agar segera mengkaji alternatif untuk relokasi permukiman sekitar depo, atau pemindahan depo pertamina,” ungkap Muhadjir.
Adapun untuk bantuan berupa tenda darurat dan logistik kepada para korban terdampak kebakaran, Muhadjir memastikan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait telah menyiapkannya.
“Selanjutnya terus dicek kebutuhan-kebutuhan lainnya, khususnya untuk perempuan dan anak,” jelasnya.
Diberitakan Holopis.com sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mengaudit seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia. Menurutnya, audit zona berbahaya tersebut sangat penting untuk dilakukan, karena menyangkut nyawa manusia.
“Tapi semuanya memang harus, zona-zona berbahaya ini, tidak hanya di sini (Depo Pertamina Plumpang) saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa,” kata Jokowi saat meninjau lokasi kebakaran.
Sejumlah wilayah di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan terdampak banjir akibat curah hujan yang sangat…
Tim penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendalami ekspor batu bara ke sejumlah negara. Di antaranya…
Bencana banjir melanda ribuan pemukiman warga yang ada di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
MAKASSAR - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar tegaskan sudah menindak…
PDIP tidak bisa banyak berdalih perihal peran mereka yang disebut sebagai inisiator dalam pengesahan Undang-Undang…
Bencana banjir dan longsor melanda pemukiman warga yang adadi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sejak…