HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa polemik di Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini tengah viral tentu rentan memicu gejolak sosial yang luar biasa.
“Jelas, kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak bisa kacau. Seolah rakyat dipaksa bayar pajak, sementara para pegawai di kantor pajak diindikasi memperkaya diri sendiri. Ini ironi,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Sabtu (4/3).
Padahal kata Habib Syakur, pajak adalah sebuah instrumen yang bisa membantu menopang beban negara dalam mengelola pemerintahannya. Mulai dari pembangunan infrastruktur, bantuan rakyat melalui subsidi bahan pokok hingga energi dan pendidikan.
“Untuk menopang kehidupan bernegara ini, pajak menjadi instrumen yang penting. Apalagi mayoritas APBN kita berasal dari pajak,” ujarnya.
Sehingga dengan dinamika yang ada terkait dengan harta kekayaan para pejabat di Ditjen Pajak, bisa berpengaruh kepada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak mereka.
“Wajar kalau masyarakat berpikir, ah ngapain bayar pajak, toh pejabat pajaknya juga ngaco. Itu sah-sah saja masyarakat berpikir begitu ya,” terangnya.
Oleh sebab itu, ulama asal Malang Raya ini mendorong agar pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan seluruh instrumen pemerintah terkait bisa melakukan pembenahan total.
“Pemerintah tak bisa menyalahkan begitu saja perspektif masyarakat. Yang harus dilakukan adalah evaluasi dan pembenahan dari sisi pemerintah,” tuturnya.
Ia juga menyarankan agar Menkeu Sri Mulyani melakukan audit terbalik secara total terhadap para pegawainya yang melakukan tindakan tidak terpuji di dalam memperkaya diri.
“Audit total. Jika ada yang menyelewenang, suka tak suka pemerintah harus ambil tindakan tegas. Jangan bersihkan lantai kotor dengan sapu kotor,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengajak semua tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut membantu membendung gejolak ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga mereka tetap patuh pada pajak.
“Alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait harus turun tangan, berikan keyakinan pada masyarakat bahwa persoalan ini bisa diatasi,” tandasnya.
“Dan bantu mereka agar tetap sadar bahwa membayar pajak penting agar negara tetap berlanjut,” pungkasnya.
