HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak kepada seluruh pimpinan pondok pesantren di Indonesia, yang tergabung di dalam Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MP3I), untuk aktif bersama-sama memastikan pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik.
Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menghadiri halaqoh nasional pengasuh pesantren yang diselenggarakan di Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (24/2).
Sebab menurut hemat Mahfud, pemilu nanti masih memiliki potensi untuk terjadi gesekan dan perpecahan antar masyarakat (terpolarisasi) akibat sentimen politik tertentu.
Sehingga, potensi negatif itu sebisa mungkin bisa diantisipasi bersama, khususnya oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua stakeholders yang ada.
“Jangan sampai Pemilu menimbulkan perpecahan. Seluruh tokoh diharap terus menjaga kesatuan dan persatuan di masing-masing wilayah masyarakat,” kata Mahfud MD dalam keterangan resmi yang diterima Holopis.com, Rabu (1/3).
Tokoh agama, semisal ustadz dan kiai juga para pengasuh pondok pesantren, kata Mahfud memiliki peran penting untuk ikut menjaga keutuhan dengan mengajarkan politik inspiratif.
“Ini urusan partai dan tim kampanye, tapi kalau inspiratif itu urusan kiai, urusan pesantren, urusan guru, urusan NU, Muhammadiyah,” ingatnya.
Sekaligus, Mahfud mengajak kepada para tokoh agama hendaknya tidak berpolitik praktis.
Terlebih lagi, paham takfiri dan berbagai gerakan mengarah kepada intoleran menyebarkan kebencian dan teror merupakan ancaman nyata bagi sendi-sendi tegaknya pilar NKRI.
Di dalam halaqoh tersebut, lahir 7 rekomendasi yang disepakati bersama. Antara lain ;
Pertama, MP3I berpandangan bahwa kerukunan dan persatuan antar elemen bangsa adalah nilai yang paling mendasar yang harus ada dan selalu dijaga bagi
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kedua, pesantren yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah adalah lembaga pendidikan keagamaan yang telah terbukti setia menjaga keutuhan bangsa bagi tegaknya NKRI sejak sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, pasca
kemerdekaan, hingga saat ini.
Ketiga, pesantren dengan paham ahlus sunnah wal jamaah memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam upaya menjaga kerukunan dan persatuan umat di tengah derasnya arus informasi dan ancaman ideologi transnasional yang sangat berpotensi dalam memecah belah bangsa.
Keempat, paham-paham takfiri dan berbagai gerakan yang mengarah kepada intoleran yang menyebarkan kebencian dan teror merupakan ancaman nyata bagi sendi-sendi tegaknya pilar NKRI.
Kerja sama antara MP3I dengan Kepolisian Republik Indonesia juga dengan institusi
pemerintah yang lain beserta berbagai elemen bangsa harus segera diwujudkan dalam membentuk kepengurusan di tingkat wilayah, kabupaten, dan kecamatan di seluruh Indonesia.
Ini dilakukan untuk bergerak secara cepat dan efektif dalam memberikan edukasi dan penyadaran bagi seluruh masyarakat bangsa akan ancaman laten paham-paham tersebut.
Keenam, MP3I berpandangan bahwa bentuk NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dilandasi oleh nilai-niai Bhineka Tunggal Ika adalah sudah final dan selesai.
Ketujuh, MP3I hadir untuk terwujudnya kesejahteraan umat lahir batin dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan peran sosial ekonomi pesantren dalam menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuh rekomendasi ini ditandatangani oleh 74 ulama, kiai, dan masyayikh pengasuh pondok pesantren yang tergabung dalam MP3I. Di antaranya Prof. Abdul Hadi Ahmuza, Habib Umar Al Muthohhar, KH. As’ad Said Ali, dan sejumlah kiai lainnya.
