HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas turut angkat bicara perihal gaya hidup mewah keluarga pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kini disorot publik.
Menurutnya, gaya hidup mewah tersebut tak hanya di Kemenkeu saja, para pejabat di Kementerian/Lembaga lain juga banyak banyak yang menerapkan gaya hidup mewah.
“Pola hidup mewah ini tidak hanya terlihat pada institusi Kementerian Keuangan saja, tapi juga pada kementerian, badan dan lembaga lain di mana para pejabat dan keluarganya tampak hidup bergelimang harta dan kemewahan sehingga telah mengusik asas kepatutan dan kepantasan,” kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Senin (27/2).
Gaya hidup mewah pejabat Kemenkeu disorot buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Mario Dandy Satrio.
Mario Dandy diketahui sering pamer harta di sosial media seputar mobil dan motor mewah mulai dari Rubicon hingga Harley Davidson, yang tak lain adalah milik ayahnya, Rafael Alun Trisambodo.
Menurut Anwar Abbas, mustahil seorang pejabat dengan gaji resmi yang diperoleh setiap bulannya dapat hidup bergelimang harta. Kecuali, jika mereka memiliki bisnis sampingan dengan omzet yang besar atau mendapatkan harta warisan.
“Kalau tidak, maka besar kemungkinan hal tersebut mereka peroleh melalui praktik korupsi dan atau penyalahgunaan jabatan,” tuturnya.
Melihat kondisi ini Indonesia disebut sedang berada dalam keadaan darurat korupsi. Pasalnya, tren gaya hidup mewah di kalangan pejabat sudah menyebar dari level paling atas hingga jabatan level bawah.
Tak hanya lembaga eksekutif, kata Anwar Abbas, lembaga legislatif dan yudikatif pun juga memiliki tren gaya hidup mewah. Jika hal itu dibiarkan, dinilai akan merusak citra pemerintah dan memancing kemarahan rakyat.
“Bila hal ini tidak bisa segera diatasi tentu akan bisa merusak citra pemerintah dan memancing kemarahan rakyat sehingga tidak mustahil hal demikian akan mendorong terjadinya reformasi jilid dua,” imbuhnya.
Untuk itu, Wakil Ketua MUI itu berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera menyatakan perang melawan korupsi. Hal ini supaya tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Kita harapkan presiden agar secara resmi menyatakan perang melawan korupsi, supaya tercipta pemerintahan yang benar-benar bersih dan berwibawa sesuai dengan yang kita harapkan bersama,” tandasnya.
