HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta kepada para tokoh agama dan pimpinan Pondok Pesantren ikut mengamankan Pemilu 2024 mendatang.
Dalam kesempatan ini, Mahfud juga bertemu sejumlah pimpinan Pondok Pesantren, organisasi masyarakat sepertu NU dan Muhammadiyah serta organisasi keagamaan lainnya, di Sumatera Utara.
“Tahun depan mau Pemilu, tolong masyarakat didinginkan, disadarkan semua santri dan ummat agar menggunakan hak politiknya secara benar,” kata Mahfud MD saat kunjungan ke Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar, Medan, Sumatera Utara seperti dikutip Holopis.com, Kamis (23/2).
Di pondok pesantren yang diasuhan oleh Kyai Ali Akbar Marbun tersebut, Mahfud MD mengingatkan bahwa tensi sosial politik harus bisa distabilkan. Sehingga masyarakat khususnya pemilih bisa memilih dengan baik dan bijak.
“Negara ini harus dijaga dan cara menjaganya adalah Pemilu sebagai sebuah sarana menyampaikan aspirasi politik mesti dijaga dengan baik,” tuturnya.
Untuk menghidari konflik internal di berbagai rumah ibadah dan pondok pesantren, Menko Polhukam juga menegaskan agar sebisa mungkin menghindari praktik politik praktis di masjis-masjid, serta tempat ibadah lainnya.
“Sebisa mungkin dihindari politik praktis di masjid-masjid, agar tidak menimbulkan konflik internal,” tambah Mahfud.
Dalam kesempatan ini, alumni Pondok Pesantren Al Mardhiyyah Pamekasan Madura itu menjelaskan, bahwa politik itu ada dua; pertama politik inspiratif, dan yang kedua adalah politik praktis.
“Saya kalau ketemu tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sering saya sampaikan, politik itu ada dua; politik inspiratif berupa gagasan-gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik. Kalau pemilu, pemilu lah dengan jujur, kalau mau memerintah, tegakkan hukum dengan adil, nah itu bisa dikatakan di mana saja, di masjid tidak apa-apa, tapi kalau saya arahkan untuk memilih figur tertentu itu yang tidak boleh, itu namanya politik praktis,” jelas Mahfud yang juga guru besar hukum tatanegara ini.
“Negara ini lahir dari politik inspiratif, menegakkan keadilan itu politik, menegakkan hukum itu keputusan politik. Mohon hindari politik elektoral atau politik praktis di masjid masjid,” tambah Menko Polhukam kembali menekankan betapa tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren memiliki peran penting dalam ikut serta menjaga keutuhan negara.
